REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen dalam mengedepankan praktik penagihan yang beretika, profesional, dan bertanggung jawab.
Komitmen ini didorong dengan melakukan penandatanganan Pakta Integritas antara Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP). Kerjasama ini berlangsung di sela-sela Peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman menegaskan, upaya ini didorong untuk memperkuat praktik penagihan yang mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan.
Baca Juga : Kalla Toyota Catat Penjualan Oktober 2026 Melambung, Mobil Bekas Capai 224 Unit
“OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegasnya, dalam kegiatan, kemarin.
Melalui inisiatif tersebut, OJK mendorong penyelenggara LPBBTI untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan ketahanan operasional, termasuk dalam menjaga keamanan data serta memberikan layanan yang aman dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
“Langkah ini tentunya sebagai bagian dalam mendukung pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Baca Juga : 168 ASN Terima Penghargaan Satyalancana, Bupati Gowa: Mari Kolaborasi Majukan Daerah
Sebelumnya, OJK memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen industri LPBBTI melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya OJK membangun industri LPBBTI yang aman, tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman siber dan risiko operasional layanan keuangan digital.
Agusman mengatakan bahwa industri LPBBTI harus beralih dari pendekatan yang hanya berfokus pada keamanan siber (cyber security) menuju penguatan ketahanan siber (cyber resilience).
Baca Juga : OJK Luncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber Industri LPBBTI
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya.
Ia mengungkapkan, pedoman tersebut mencakup lima aspek utama, yaitu tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber. Pedoman juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat maturitas keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, dan menyusun langkah perbaikan secara terukur.
“Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko sesuai skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara,” ujarnya.
Baca Juga : Sulsel-Talk BI Bahas Dinamika Ekonomi di Era Digital dan Tantangan Penguatan Produktivitas
Ia menekankan bahwa keamanan dan ketahanan siber bukan semata tanggung jawab fungsi teknologi informasi, melainkan bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan yang memerlukan keterlibatan aktif direksi, dewan komisaris, dan seluruh pegawai.
