REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu menjamin keamanan serta kelancaran akses publik dan aktivitas operasional di sekitar wilayah konsesi PT Masmindo Dwi Area (Masmindo). DPR juga meminta klaim kepemilikan lahan Rante Balla diuji melalui verifikasi dokumen yang melibatkan Kantor Pertanahan dan pemangku adat yang sah.
Rekomendasi tersebut merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ketiga terkait sengketa lahan Rante Balla, yang digelar Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dua pertemuan sebelumnya, pada 29 September dan 7 Oktober 2026, membahas pengaduan kelompok yang mengatasnamakan Anak Adat Rante Balla (AARB) terkait klaim kepemilikan lahandi kawasan Awak Mas Project.
Baca Juga : Fordes Matappa Bersama KJM dan KJL Kembangkan Kebun Produktif di Sampeang dan Bonelemo
Persoalan kemudian meluas setelah AARB melakukan pemalangan akses menuju kawasan tambang pada Oktober lalu dengan menjadikan rekomendasi RDPU sebelumnya sebagai dasar tindakan mereka. Pemalangan tersebut menghambat aktivitas ribuan pekerja, mobilitas masyarakat, serta kegiatan ekonomi pelaku UMKM di sekitar kawasan tambang.
Dampak pemalangan itu memicu protes sejumlah kelompok masyarakat. Dalam RDPU ketiga pada 11 November 2026, Komisi III turut mengakomodasi aspirasi kelompok yang terdampak dengan menghadirkan perwakilan penggarap lahan, Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat (AMAL), tokoh masyarakat dan pemangku adat, serta pelaku UMKM lingkar tambang.
Pertemuan tersebut juga menghadirkan Bupati Luwu H. Patahudding dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Andi Sufiarma. Kelompok masyarakat yang diundang meliputi Aliansi Peduli Penggarapan Lahan Rante Balla, AMAL, Aliansi Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat, serta Gerakan UMKM Masyarakat Lingkar Tambang.
Baca Juga : FORDES Matappa Sampeang dan MDA Wakafkan 80 Mushaf Al-Qur’an untuk Santri
Ismail Wahid dari AMAL menyoroti pemalangan akses menuju Awak Mas Project yang menyebabkan ribuan pekerja tidak dapat menjalankan aktivitasnya. Di hadapan Komisi III, ia juga mengungkap dugaan intimidasi terhadap karyawan menggunakan senjata tajam oleh pihak yang melakukanpemalangan.
“Ada keluarga yang melakukan blokade jalan. Bahkan merekamenggunakan senjata tajam, lalu mengintimidasi karyawan sehingga mereka tidak bekerja. Empat ribu lebih karyawan tidak bekerja hanya karena persoalan isi dapur dan isi perut segelintir orang”, ujar Ismail.
Dampak serupa disampaikan perwakilan Gerakan UMKM Masyarakat Lingkar Tambang. Pemalangan jalan disebutmenghambat aktivitas perdagangan dan penghasilan masyarakat di Kecamatan Latimojong.
Baca Juga : Sengketa Lahan Rante Balla, DPRD Luwu Dorong Pengujian Dokumen Lewat Jalur Hukum
“Pasca terjadinya pemblokiran kemarin, semua aktivitas masyarakat baik itu aktivitas ekonomi, tambang, berhenti total sehingga kami selaku yang memiliki usaha kecil di Kecamatan Latimojong pada umumnya itu mengalami kesulitan,” ungkap perwakilan UMKM.
Menanggapi persoalan tersebut, Komisi III meminta Polda Sulsel dan Bupati Luwu memastikan keamanan, ketertiban, serta kelancaran akses publik dan aktivitas operasional Masmindo demi keselamatan pekerja, mata pencaharian masyarakat, dan kegiatan ekonomi UMKM lingkar tambang.
Sementara itu, Lukas, perwakilan masyarakat penggarap Rante Balla, mempertanyakan klaim kepemilikan lahan oleh kelompok yang mengatasnamakan rumpun tertentu.
Baca Juga : Pemkab Luwu Bergerak Tindak Lanjuti Rekomendasi DPR RI, AARB Justru Mangkir dalam Mediasi
Menurutnya, ketika wilayah tersebut masih sepi dan sulit dijangkau pada awal 1990-an, tidak ada pihak yang datang mengaku sebagai pemilik. Klaim atas nama rumpun tertentu baru muncul sekitar 2020.
“Masmindo itu tidak akan berani menggarap kalau belum ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan, Pak. Saya yang benar-benar hidup dan tinggal di sini bisa menggaransi itu,” tegas Lukas.
Dari unsur pemangku adat, Maddika Ponrang menegaskan bahwa kelompok yang mengatasnamakan Anak Adat Rante Balla tidak tercatat dalam struktur Kedatuan Luwu.
Baca Juga : Pemkab Luwu Bergerak Tindak Lanjuti Rekomendasi DPR RI, AARB Justru Mangkir dalam Mediasi
“Keluarga kami yang mengatasnamakan aliansi, atau wadah, dengan kata Anak Adat Rante Balla, itu tidak ada di dalam struktur Kedatuan Luwu,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengakuan sebagai pemangku adat harus didukung surat keputusan pengukuhan dari Kedatuan Luwu.
Pernyataan tersebut sejalan dengan Maklumat Datu Luwu Nomor 126/KDL-PLP/X/2026 tertanggal 3 Oktober 2026, yang menyatakan Kedatuan Luwu tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan AARB tidak memiliki kedudukan resmi dalam struktur adat Kedatuan.
Baca Juga : Pemkab Luwu Bergerak Tindak Lanjuti Rekomendasi DPR RI, AARB Justru Mangkir dalam Mediasi
Dalam kesimpulan rapat, Komisi III secara khusus merujuk maklumat tersebut. Bupati Luwu, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, dan pemangku adat yang sah diminta melakukan verifikasi dokumen penguasaan lahan secara transparan, objektif, dan berkeadilan untuk mencegah tumpang tindih klaim serta penyalahgunaan legitimasi adat.
Komisi III juga meminta sengketa diselesaikan melalui mediasi sebelum menempuh upaya hukum. Masmindo diminta memberikan kompensasi yang wajar dan proporsional kepada pijak yang dapat membuktikan keabsahan kepemilikannya berdasarkan verifikasi dokumen dan penelaahan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu.
Empat poin kesimpulan RDPU tersebut ditandatangani Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath, Bupati Luwu Patahudding, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Andi Sufiarma.(*)
Baca Juga : Pemkab Luwu Bergerak Tindak Lanjuti Rekomendasi DPR RI, AARB Justru Mangkir dalam Mediasi
