REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Selatan, Vonny Ameliani Suardi, mendesak Kapolri beserta seluruh jajarannya mengusut secara transparan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara lainnya.
Desakan tersebut disampaikan Vonny dalam kegiatan Ruang Demokrasi yang digelar Cipayung Plus Sulawesi Selatan di Tribun Lapangan Karebosi, Makassar, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional tersebut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Awal Chairuddin, serta Dandim 1408/Makassar Kolonel Kav Ino Dwi Setyo Darmawan.
Baca Juga : Momen HUT ke-15 Tahun, Syaharuddin Alrif Tegaskan Konsistensi NasDem Sulsel di Arus Perubahan
Sejumlah organisasi kepemudaan turut hadir, diantaranya GMNI, KAMMI Sulsel, LMND, HMI, PMII, GMKI, serta KNPI.
Dalam forum tersebut, Vonny menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian dan penanganan secara transparan.
“Kami menuntut kepada Bapak Kapolri beserta seluruh jajarannya agar membuka secara transparan upaya yang dilakukan. Bagaimana pun, Presiden Republik Indonesia adalah pimpinan tertinggi negara kita. Apa yang mereka lakukan merupakan pengkhianatan besar terhadap Negara Republik Indonesia,” tegas Vonny.
Baca Juga : Pemkab Gowa Siapkan Pengembangan Destinasi Situs Sejarah dan Budaya
Selain mendesak pengusutan kasus tersebut, Vonny juga menyampaikan sikap KNPI Sulsel yang bersama OKP Cipayung Plus mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Asta Cita demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“KNPI Sulawesi Selatan, dan saya yakin bersama seluruh OKP Cipayung, akan selalu mendukung cita-cita Presiden Republik Indonesia mewujudkan Asta Cita demi kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengapresiasi forum Ruang Demokrasi sebagai wadah komunikasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan kalangan pemuda.
Baca Juga : Pahlawan SAKTI
Munafri menegaskan Pemerintah Kota Makassar terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan saran dari mahasiswa maupun organisasi kepemudaan.
“Menyampaikan aspirasi merupakan hak yang dijamin undang-undang, terlebih Indonesia merupakan negara demokrasi. Maka ruang-ruang komunikasi antara mahasiswa, OKP dan ormas harus kita jaga,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh organisasi kepemudaan untuk bersinergi menjaga keamanan dan kondusivitas Kota Makassar, termasuk mencegah tawuran kelompok dan berbagai gangguan ketertiban masyarakat.
Baca Juga : TP PKK Gowa Ajak Pelajar Cegah Narkoba Sejak Dini
Menurut Munafri, menjaga keamanan kota merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat keamanan, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat.
Melalui forum Ruang Demokrasi tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan organisasi kepemudaan semakin kuat dalam menjaga persatuan serta mendukung pembangunan daerah. (*)
