REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar mencatatkan kinerja industri perbankan di Sulawesi Selatan tetap bertahan dan menunjukkan tren positif
Hal ini tercermin dari sejumlah indikator utama perbankan, mulai dari pertumbuhan total aset hingga peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh positif. Khususnya di hingga periode Desember 2025.
Kepala OJK Sulselbar Moch Muchlasin mengatakan, pada total aset perbankan di Sulawesi Selatan mencatatkan capaian hingga Rp214,32 triliun hingga Desember 2025. Capaian ini tumbuh sebesar 5,33 persen secara tahunan atau year on year (yoy) atau Rp203,46 triliun di Desember 2024.
Baca Juga : Kuasa Hukum Tegaskan Sengketa Lahan Pasar Pagi Tambora Inkrah
Adapun total aset tersebut didominasi dari aset bank umum sebesar Rp210,39 triliun atau tumbuh 5,30 persen atau Rp199,79 triliun di Desember 2024. Kemudian pada total aset Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mencapai Rp3,93 triliun atau tumbuh 69,3 persen.
“Pertumbuhan tersebut menunjukkan kondisi industri perbankan daerah yang masih cukup solid di tengah dinamika perekonomian nasional hingga global,” katanya, dalam keterangan resminya, kemarin.
Sementara, dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 9,74 persen secara tahunan dengan nominal mencapai Rp146,61 triliun atau Rp133,58 triliun di Desember 2024. Pada indikator tersebut, DPK bank umum mencapai Rp144,07 triliun dengan kenaikan 9,89 persen secara tahunan.
Baca Juga : Bawa Tujuh Sapta Mulia, Kota Makassar Pamer Inovasi Unggulan di APEKSI 2026
“Penghimpunan DPK di industri BPR hingga Desember 2025 mencapai Rp2,59 triliun atau tumbuh 2,02 persen,” jelasnya.
Muchlasin menyebutkan, DPK di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh tabungan dengan share 59,92 persen, disusul deposito sebesar 25,23 persen, dan giro sebesar 14,85 persen. Sementara, jika melihat pada sisi rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 117,95 persen.
“Dengan kinerja perbankan saat ini di Sulawesi Selatan, kami melihat bahwa sektor ini masih mampu menjaga stabilitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi daerah melalui fungsi intermediasi yang tetap berjalan,” ujanya.
