REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Dampak El Nino terhadap produksi dan cadangan pangan Sulsel, termasuk keberlanjutan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi perhatian Komisi B DPRD Sulawesi Selatan.
Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan, mempertanyakan hal tersebut saat rapat kerja bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2026 di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (23/9/2026).
Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menyoroti penurunan target panen yang terjadi akibat El Nino. Ia ingin memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu cadangan beras Sulsel maupun pasokan untuk program SPHP.
Baca Juga : OJK Sulselbar Perkuat Literasi Keuangan ke Pelajar, Perempuan dan Pelaku UMKM di Pasangkayu
“Kita sekarang menghadapi El Nino. Target panen kita sedikit berkurang. Apakah ini mempengaruhi cadangan pangan kita. Terus bagaimana koordinasi dengan Bulog,” kata Heriwawan.
Dirinya juga meminta penjelasan mengenai kemungkinan produksi yang tidak maksimal terhadap pelaksanaan program SPHP tersebut.
“Kalau produksi ini tidak maksimal, apakah mempengaruhi nanti program SPHP atau seperti apa,” tanya Heriwawan.
Baca Juga : Kuasai 51,4 Persen Penjualan, Toyota Hilux Rangga Jadi Andalan Pelaku Bisnis di Sulawesi
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, M Ilyas, merespons hal itu dengan memastikan kondisi cadangan pangan Sulsel berdasarkan data hingga Agustus 2026 yang masih mencukupi.
Ilyas menyebut neraca pangan Sulsel mencatat ketersediaan beras sekitar 1,8 juta ton, sedangkan kebutuhan tercatat sekitar 86.910 ton.
“Kalau untuk beras itu masih tersedia 1,8 juta ton, sementara kebutuhan itu 86.910 ton. Jadi neraca kita pada Agustus ini masih ada sekitar 1,7 juta ton,” jelas Ilyas.
Baca Juga : Event KALLA 10K Siapkan Rute Bersertifikasi PASI, Peserta Dari Lintas Pulau di Indonesia
Menurutnya, stok tersebut tidak hanya tersimpan di Bulog, tetapi juga tersebar di masyarakat melalui stok non-Bulog. Ilyas menjelaskan, secara perhitungan ketersediaan, cadangan tersebut masih mampu menopang kebutuhan pangan meski terjadi gangguan produksi.
Namun, Ilyas menilai skenario tanpa produksi sama sekali tidak realistis karena aktivitas panen tetap berlangsung di berbagai daerah.
“Kalau El Nino kira-kira dua tahun, masih bisa kalau tidak ada produksi beras. Tapi kan tidak mungkin tidak ada lagi yang panen. Beras ini ada di Bulog dan juga ada di masyarakat yang non-Bulog,” ujarnya.
Baca Juga : Demi Efektivitas, DPD RI dan DPRD Sulsel Sepakat Kelola Aspirasi Secara Bersama-sama
Untuk menjaga akurasi data, Dinas Ketapang Sulsel terus memperbarui informasi pangan setiap bulan dengan menghimpun data dari kabupaten dan kota. Data tersebut tidak hanya mencakup beras, tetapi juga sejumlah komoditas pangan lain, seperti jagung, bawang merah, dan bawang putih.
“Kami mengumpulkan data setiap bulan di daerah untuk menghitung cadangan pangan kita saat ini,” kata Ilyas.
Selain membahas cadangan pangan dan SPHP, Heriwawan juga mendorong Dinas Ketapang Sulsel untuk menghidupkan kembali program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
Baca Juga : Demi Efektivitas, DPD RI dan DPRD Sulsel Sepakat Kelola Aspirasi Secara Bersama-sama
Ia berharap program tersebut dapat masuk dalam APBD Perubahan 2026 jika masih memungkinkan. Jika tidak, Heriwawan meminta program itu mendapat perhatian dalam APBD pokok berikutnya.
“Saya berharap sekali program pekarangan rumah itu diadakan kembali. Kalau memungkinkan di perubahan ini, kalau ada jalannya. Kalau tidak, di pokok dimaksimalkan,” kata Heriwawan.
Menurutnya, program pemanfaatan pekarangan tersebut memiliki dampak pemberdayaan yang luas, khususnya bagi kelompok perempuan di pedesaan, meski membutuhkan anggaran relatif kecil.
Baca Juga : Demi Efektivitas, DPD RI dan DPRD Sulsel Sepakat Kelola Aspirasi Secara Bersama-sama
Ia mencontohkan, satu kelompok di desa dapat beranggotakan sekitar 25 orang atau melibatkan 25 rumah tangga. Kegiatannya juga tidak terbatas pada satu jenis usaha.
“Anggarannya sekitar Rp90 jutaan. Sedikit, tapi yang diberdayakan banyak. Ada bioflok, sayur-sayuran di pekarangan, buah-buahan, sampai peternakan. Banyak sekali yang tersentuh,” ujarnya.
Heriwawan menilai pola pemberdayaan tersebut perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca Juga : Demi Efektivitas, DPD RI dan DPRD Sulsel Sepakat Kelola Aspirasi Secara Bersama-sama
“Kita mendorong agar kebijakan ketahanan pangan ini tidak hanya berorientasi pada ketersediaan stok semata, tetapi juga memperkuat produksi pangan dari tingkat rumah tangga,” demikian Heriwawan. (*)
