REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Center Economics and Development Studies (CEDS) Universitas Padjadjaran (UNPAD) menyebutkan tingkat persaingan usaha di Indonesia pada 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan periode sebelumnya.
Hal tersebut terlihat dari Indeks Persaingan Usaha (IPU) Indonesia di tahun lalu yang mengalami peningkatan sebesar 0,04 persen atau menjadi angka 4,91 dari pencapaian IPU di 2022 sekitar 4,87.
Center Economics and Development Studies (CEDS) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Prof. Maman Setiawan mengatakan, peningkatan ini menggambarkan kondisi iklim persaingan usaha di Indonesia dan kinerja daya saing persaingan yang sedikit meningkat, meski di tengah kondisi ekonomi global saat ini.
Baca Juga : Demi Gaya Hidup Sehat, Herbathos Kenalkan Produk Herbal di Acara F8 Makassar
Selama beberapa tahun terakhir, CEDS melakukan pengukuran IPU Indonesia dengan berbagai dimensi berupa structure-conduct-performance (SCP), dimensi regulasi, dimensi penawaran, dimensi permintaan, dan dimensi kelembagaan.
“Indeks tersebut diukur melalui survei terhadap 34 provinsi dan 15 sektor ekonomi dengan responden yang mewakili berbagai institusi pemangku kepentingan seperti Kamar Dagang dan Industri, akademisi, Bank Indonesia, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi,” katanya dalam keterangannya, kemarin.
Lanjutnya, setiap dimensi memiliki indikator-indikator terkait untuk menjelaskan masing-masing
dimensi tersebut. Pengukuran ini didapatkan melalui penggunaan beberapa konsep seperti, SCP (dynamic), contestable market hypotesis, quite-life hypotesis, efficient-structure hypotesis, dan new empirical industrial organization (NEIO) yang dilakukan di tiap provinsi untuk melihat ekonomi per daerah.
Baca Juga : Pemkab Gowa Susun SOP Layanan Pencegahan Perkawinan Anak
Lebih lanjut, berdasarkan kajian IPU tersebut, ditemukan bahwa tiga sektor memiliki tingkat persaingan usaha terendah, yakni pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, dan pertambangan dan penggalian. Bahkan sektor pengadaan listrik dan gas, serta pengadaan air dan pengelolaan sampah mengalami penurunan indeks atau stagnan dibandingkan tahun lalu.
Sedangkan tiga sektor dengan persaingan usaha tertinggi ada pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan jasa keuangan dan asuransi.
“Meski secara rata-rata indeks mengalami kenaikan, kami mengidentifikasi adanya penurunan indeks untuk dimensi struktur atau konsentrasi pasar, permintaan di pasar, dan kelembagaan persaingan usaha,” jelasnya.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Temukan Puluhan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Pinrang Terbanyak
Berdasarkan provinsi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta secara berurutan menempati posisi tertinggi dalam nilai indeks. Sementara Papua Barat, D.I. Aceh, dan Maluku Utara menempati nilai indeks terendah.
Untuk itu, pihaknya pun merekomendasikan beberapa upaya bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan pemerintah. Pertama, mempertahankan kinerja IPU pada dimensi-dimensi yang mengalami peningkatan skor indeks, yaitu dimensi perilaku, kinerja, regulasi, dan penawaran. Kedua, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja IPU pada dimensi-dimensi yang mengalami penurunan skor indeks, yaitu dimensi struktur, permintaan dan kelembagaan.
Selanjutnya, ketiga, mempertahankan dan meningkatkan kinerja sektor-sektor yang mengalami peningkatan skor indeks. Keempat, mengevaluasi kinerja sektor yang tidak mengalami peningkatan skor indeks (seperti pengadaan listrik dan gas, serta pengadaan air dan pengelolaan sampah), dan kelima meningkatkan pengawasan dan memberikan saran dan pertimbangan terhadap sektorsektor
ekonomi yang secara konsisten memiliki IPU rendah atau berada di bawah ratarata.
Baca Juga : IM3 Gandeng Iqbaal Ramadhan Kampanye Freedom Internet Lewat Video “Simpel tapi Spesial”
“Dalam hal ini seperti pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan sektor konstruksi dan sektor real estate,” terang Prof. Maman.
Selain itu juga memberi rekomendasi kepada pemerintah agar dapat memfasilitasi pasar yang non diskriminatif dan tidak memfasilitasi monopoli serta menghilangkan berbagai hambatan masuk, mendorong agar terjadi stabilitas di dalam permintaan dan penawaran termasuk variasi ketersediaan input dan output dalam pasar, mendorong pengarusutamaan persaingan usaha dalam berbagai pengambilan kebijakan, dan mendorong agar peraturan yang dibuat benar-benar mendukung persaingan usaha yang sehat.
Sementara, Anggota KPPU Periode 2024 – 2029, M. Fanshurullah Asa menyambut baik hasil IPU dalam meningkatkan pengawasan KPPU atas sektor-sektor yang mengalami penurunan indeks.
Baca Juga : IM3 Gandeng Iqbaal Ramadhan Kampanye Freedom Internet Lewat Video “Simpel tapi Spesial”
Lebih lanjut, Deputi bidang Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto mengungkapan, pihaknya akan membahas berbagai rekomendasi yang disampaikan, serta menyampaikan hasil IPU kepada pemerintah daerah.
“Termasuk bagaimana hasil tersebut dapat dikaitkan dengan indikator nasional lainnya,” katanya.
Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional BAPPENAS, P.N. Laksmi Kusumawati, dalam tanggapannya secara umum mengkonfirmasi bahwa persaingan usaha memang masih terkonsentrasi di wilayah Barat Indonesia, dan hasil indeks yang dihasilkan sejalan dengan
hasil indikator lain yang ada.
Baca Juga : IM3 Gandeng Iqbaal Ramadhan Kampanye Freedom Internet Lewat Video “Simpel tapi Spesial”
“Misalnya trade freedom yang menunjukkan masih adanya permasalahan hambatan perdagangan di Indonesia,” ujarnya.
