Dari Bedah Buku “Data dan Fakta Hak Angket DPRD Sulsel” Pemerintahan Makin Bebal, Tak Ada Perbaikan

  • Bagikan
Peluncuran Buku Hak Angket DPRD Sulsel di Hotel Myko Mall Panakkukang Makassar, Sabtu (23/10/2021).

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pelaksanaan pemerintahan di Sulawesi Selatan pasca-pelaksanaan Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan tahun 2019 lalu, dianggap bukannya bertambah baik, melainkan kian “bebal” saja. Tidak ada perubahan sama sekali, meskipun koreksi total terhadap pelaksanaan Pemerintahan tersebut telah dilakukan melalui sidang-sidang Hak Angket yang berlangsung secara maraton hampir satu bulan, mulai 8 Juli hingga 5 Agustus 2019. Puncak dari realitas Hak Angket tersebut adalah ditangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Nurdin Abdullah pada Februari 2021.

“Dari buku Hak Angket ini banyak karya ilmiah bisa lahir, disertasi, tesis, dan skripsi,” ujar Drs. A.Madjid Sallatu, M.A. ketika berbicara pada acara peluncuran buku “Data & Fakta Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan” yang ditulis Andi Kadir Halid, di Hotel Myko Mall Panakkukang Makassar, Sabtu (23/10/2021) petang.

Madjid Sallatu bersama Prof.Dr.Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. dan H.Tadjuddin Rahman, S.H. M.H. menjadi pembicara buku setebal 566 halaman tersebut dipandu Dr.Hasrullah, M.A., Wakil Dekan III Fisip Unhas.

Menurut Madjid Sallatu, buku Hak Angket ini bisa saja dilupakan, namun bila kalangan akademisi menjadikannya sebagai bahan kajian dalam berpemerintahan di Daerah ini, tentu saja karya ini akan langgeng.

“Buku Hak Angket ini jadi tantangan bagi para akademisi karena banyak hal yang dapat dianalisis,” ujar pensiunan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas tersebut.

Pernah Diingatkan

Aminuddin Ilmar yang juga bersama Madjid Sallattu, Hasrullah, dan Tadjuddin Rahman menjadi staf ahli DPRD Sulsel mengatakan, sebelum sidang-sidang Hak Angket di DPRD Sulsel bergulir, pernah menginformasikan kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA), namun sama sekali tidak ditanggapi. Kasus Hak Angket yang pertama terjadi di DPRD Provinsi di Indonesia tersebut pada saat itu tidak akan dapat dibendung lagi karena mayoritas Anggota DPRD Sulsel menyetujuinya.

Ternyata hal serupa dialami dan dilakukan Tadjuddin Rahman kepada NA, namun tidak direspons sama sekali. Termasuk yang disampaikan adalah pengangkatan iparnya sebagai Direktur Utama Perusda melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Namun tidak juga digubris.

“Hak Angket ini menyangkut masalah politik, sehingga sulit dibendung,” kata Aminuddin Ilmar.

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Unhas tersebut, mantan Ketua MK Prof.Dr.Jimly Assiddiqie juga pernah menyampaikan kepadanya kalau penerapan Hak Angket DPRD Sulsel ini salah arah. Jimly malah menyampaikan kepada Aminuddin Ilmar agar menggunakan hak interpelasi. Namun Ilmar menjelaskan, bahwa permasalahannya sudah terang benderang, sehingga tidak perlu ditempuh hak interpelasi.

  • Bagikan