REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif menjadi dambaan bersama demi kemajuan bangsa dan negara. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif ini salah satunya harus ditunjang dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Untuk itu, organisasi kepemudaan Pasukan Jihad Kebangkitan Bangsa (Panji Bangsa) menggelar diskusi publik terkait hal tersebut di MaxOne Hotel, Jalan Taman Makam Pahlawan, Makassar, Sabtu (26/9/2026). Diskusi publik itu mengangkat tema ‘Prabowonomics, Ekonomi Konstitusi, dan Ruang Tumbuh: Percepatan Ekonomi Kelompok Muda Kreatif‘.
Turut hadir sebagai pembicara Sekretaris Jenderal DKP Panji Bangsa, Bustanul Arifin. Hadir pula sejumlah narasumber lain, yakni Anggota DPR RI Syamsu Rizal, Akademisi Prof Hamzah Hasan Haeriah, Ketua Satgas Prabowonomics Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa Ahmad Riyadi, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Baca Juga : Terangi Masa Depan Generasi Bangsa, PLN Sukses Hadir Bawa Terang Sekolah Rakyat di Mamuju
Pada kesempatan itu, Sekjen DKP Panji Bangsa, Bustanul Arifin memaparkan bahwa ekonomi konstitusi merupakan pengejawantahan dari Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan demi kemakmuran rakyat.
“Bagi kelompok muda kreatif, ini berarti mendorong lahirnya produk, inovasi, dan model bisnis yang berakar dari potensi lokal namun mampu bersaing di pasar global,” katanya.
“Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi kreatif tidak hanya menjadi konsumen teknologi dan tren, melainkan turut menjadi produsen nilai tambah bagi perekonomian nasional yang tentu sejalan dengan visi Prabowonomics,” tambah Bustanul.
Baca Juga : Sinergi BI Sulsel Bawa Makassar dan Bone Raih Penghargaan TPID dan Championship TP2DD 2026
Adapun Ketua Satgas Prabowonomics DKP Panji Bangsa, Ahmad Riyadi, menekankan bahwa kedaulatan ekonomi konstitusi menyangkut hajat hidup orang banyak dan harus tetap berada dalam kendali negara dan rakyat.
Menurutnya, kedaulatan ekonomi dalam visi Prabowonomics juga menuntut kemandirian dalam menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan dan karakter bangsa sendiri, tanpa ketergantungan berlebihan terhadap kekuatan ekonomi eksternal.
Anggota DPR RI, Syamsu Rizal, menambahkan, dalam konteks generasi muda kreatif, kedaulatan ekonomi berarti negara turut menjamin agar ruang usaha, pasar digital, dan akses pembiayaan tidak dikuasai sepenuhnya oleh kekuatan modal besar atau platform asing.
Baca Juga : SMA Islam Athirah Bone Borong Penghargaan Alkali Contest 2026 UIN Alauddin Makassar
“Dengan demikian, pelaku usaha muda dalam negeri tetap memiliki kesempatan tumbuh secara setara,” tegas Deng Ical, sapaan karibnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komando Wilayah (DKW) Panji Bangsa Sulawesi Selatan, Zulfikar Limolang, menegaskan bahwa kelompok muda kreatif memiliki posisi strategis sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Hanya saja katanya, potensi tersebut belum diimbangi dengan ekosistem yang memadai.
“Banyak pelaku ekonomi kreatif muda yang masih terkendala akses pembiayaan, perluasan pasar, legalitas usaha, hingga literasi bisnis dan keuangan,” kata ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel itu.
Baca Juga : 25 Tahun Partai Demokrat: Sebuah Pengingat
Zulfikar pun mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komando Pusat Panji Bangsa yang telah memberikan kepercayaan kepada DKP Panji Bangsa Sulsel sebagai tempat pelaksanaan diskusi publik tersebut.
“Ada harapan semoga ‘Prabowonomics‘ ini tidak berhenti disini saja, tetapi hadir di ruang-ruang diskusi kelompok mahasiswa, pemuda dan pelajar serta kelompok masyarakat lainnya,” ujarnya.
Di mulai di Kota Makassar, Zulfikar berharap diskusi publik dengan tema serupa dapat berkembang lebih jauh lagi di seluruh Indonesia.
Baca Juga : 25 Tahun Partai Demokrat: Sebuah Pengingat
“Kita berharap (diskusi publik) ini dilakukan dan dikembangkan lagi. Biasanya kalau dalam pergerakan kemahasiswaan, jika di Kota Makassar sudah mulai bergerak, maka akan diikuti oleh kota-kota lain di Indonesia,” bebernya.
“Respons peserta juga sangat antusias. Kita berharap para peserta yang hadir mampu meneruskan pesan-pesan yang ada ke ruang-ruang diskusi yang lain sehingga ‘Prabowonomics‘ mampu dipahami oleh masyarakat lebih luas,” demikian Zulfikar. (*)
