REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Terkait polemik tugas dan fungsi serta apa manfaat Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Devo Khaddafi memberikan tanggapan serta pengalamannya berinteraksi dan bekerjasama dengan tim ini.
Devo yang ditemui di Hotel Rinra saat mengahadiri suatu acara, Jum’at (02/11/2018), menyebutkan agar tim yang baru terbentuk ini untuk diberikan kesempatan bekerja dan menjalankan tugas-tugasnya.
“Kasih kesempatan kepada tim TP2D untuk bekerja dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Gubernur. Kami sejauh ini dari OPD merasa kerja-kerja yang dilakukan itu sejauh ini masih pada batas yang bisa kami toleransi. Kami merasa juga bahwa tim TP2D, juga membantu kami dalam mengarahkan program yang ada di SKPD,” kata Devo Khaddafi.
Baca Juga : Jelang HUT ke-26, MaRI Hadirkan Artcade sebagai Ruang Kreatif dan Komunitas
Jika selama ini terdapat sedikit penyesuaian-penyesuaian kerja itu dinggapnya wajar.
Devo juga menanggapi banyaknya pemberitaan terkait dengan tim ini, yang justru menyerempet pada pribadi Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Baginya, ini yang perlu menjadi perhatian, memang dipersilahkan untuk mengkritisi program tetapi etika perlu dikedepankan. Dan polemik yang ada agar tidak melebar kemana-mana.
“Jangan kita menyerang pada pribadi orang perorang, padahal yang kita bicarakan adalah sistem pemerintahan,” sebutnya.
Baca Juga : Peringati World Heart Day, Bukit Baruga Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan dan Edukasi Gratis
Selaku Kabiro Humas, Ia menyampaikan bahwa jika ada kritik dialamatkan pada tim ini, mereka siap berdiskusi 24 jam untuk hal-hal yang berhubungan dengan program-program pemerintahan.
Imbuhnya, polemik yang ada justru membuat OPD merasa terganggu, padahal apa yang dikerjakan bukanlah hal yang mengganggu dan tidak perlu dipersoalkan.
“Intinya kami berharap, agar polemik ini tidak melebar, akhir tujuannya pada kritik membangun dan masukan yang baik. Apalagi, Pak Gub dan Pak Wagub baru satu bulan. Berikan kami kesempatan untuk menjalankan progran yang baru satu bulan ini,” ujarnya.
Baca Juga : Hingga Juli 2026, OJK Catat Akun Aset Keuangan Digital dan Kripto Capai 22,93 Juta
Terkait adanya isu, bahwa tim ini yang mengatur anggaran di OPD. Devo menanggapi berdasarkan pengalaman yang diperolehnya.
“Yang saya rasakan, tim ini hanya mengarahkan program, tidak sampai mengutak-atik anggaran yang terlalu berlebihan. Kalau pun ada yang ditanyakan, masih pada tataran yang wajar pada tingkat efisiensi, efektivitas dan ketepatan program. Yang saya rasakan belum ada yang mengganggu hingga tingkat anggaran,” paparnya.
Ia mencontohkan, pada pada saat penyusunan Pra RKA 2019, oleh tim ini ditanyakan tentang anggaran berapa persen besarnya, kegunaanya dan sasarannya apa. Pada saat itu, Ia juga mendapatkan masukan program apa yang diinginkan oleh gubernur menjadi yang utama serta apa yang ingin dicapai oleh gubernur.
Baca Juga : Bapenda dan BPN Gowa Dorong Integritas Data Pertanahan dan Perpajakan Daerah
Baginya, pelibatan kontribusi banyak orang pada program yang besar dan baru itu penting.
“Kalau ada yang miss sedikit masih wajar. Tetapi jangan sampai tim TP2D ini dijadikan musuh bersama. Kita memang sangat berharap ada sinergi antara TP2D dan OPD sehingga ini menjadi tim yang membantu percepatan pembangunan di Sulsel,” harapnya. (rls)
