REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulawesi Selatan, Heriwawan, menyatakan dukungannya agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan pembahasan yang lebih mendalam.
Sikap tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna penyampaian Jawaban Gubernur Sulawesi Selatan atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di kantor DPRD Sulsel, Rabu (1/7/2026).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif dan Fauzi Andi Wawo.
Baca Juga : Tingkatkan Kapasitas Penyimpanan Pangan, Bulog Sulselbar Siapkan 11 Gudang Baru
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Sekretaris Provinsi Sulsel Jufri Rahman, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) turut menghadiri agenda tersebut.
“Pada prinsipnya, kami menyetujui agar pembahasan ini dilanjutkan pada rapat berikutnya untuk pendalaman lebih lanjut. Beberapa pertanyaan dan pernyataan yang telah kami sampaikan akan kami tindak lanjuti pada pembahasan selanjutnya,” ujar Heriwawan dalam pandangan Fraksi Demokrat DPRD Sulsel.
Selain mendukung kelanjutan pembahasan Ranperda, pihaknya juga menyoroti persoalan pembiayaan BPJS Kesehatan yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.
Baca Juga : PLN UID Sulselrabar Dukung Program Reforma Agraria BPN melalui Pendampingan UMKM di Majene
Heriwawan berharap penjelasan Gubernur Sulsel terkait rencana konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan pembiayaan BPJS di masa mendatang.
Namun, menurutnya, persoalan mendasar yang harus segera dituntaskan adalah tunggakan pembayaran BPJS dari tahun-tahun sebelumnya yang masih menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kondisi tersebut tentu sangat membebani kapasitas fiskal daerah,” katanya.
Baca Juga : Antisipasi Mandek, KAJ Sulsel Terus Kawal Proses Kekerasan Jurnalis Antara Darwin Fatir
Fraksi Demokrat DPRD Sulsel berpandangan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu mengambil peran aktif dalam membantu pemerintah kabupaten dan kota menyelesaikan persoalan tersebut.
Heriwawan juga menegaskan agar penyelesaian kewajiban pembayaran BPJS tidak dilakukan melalui pengurangan maupun pemotongan bantuan keuangan bagi pemerintah kabupaten dan kota.
Menurutnya, pemerintah perlu merumuskan skema penyelesaian yang tepat agar beban keuangan daerah tidak semakin berat, sekaligus memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. (*)
