0%
logo header
Rabu, 18 Mei 2022 17:49

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Lantik 278 Pejabat Perbendaharaan

Arnas Amdas
Editor : Arnas Amdas
Dirjen Perumahan PUPR, Iwan Suprijanto melantik pejabat Perbendaharaan. (Ist)
Dirjen Perumahan PUPR, Iwan Suprijanto melantik pejabat Perbendaharaan. (Ist)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto melantik sebanyak 278 pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Para pejabat perbendaharaan yang akan bertugas di Direktorat teknis, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) serta Satuan Kerja Penyediaan Perumahan tersebut diharapkan memiliki integritas serta tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dalam mendorong Program Sejuta Rumah untuk masyarakat di daerah.

“Hari ini saya mengingatkan bahwa para pejabat perbendaharaan di Ditjen Perumahan selain mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani pakta integritas juga harus memiliki integritas dan melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik,” ujar Iwan Suprijanto dalam sambutannya.

Baca Juga : Kementerian PUPR: Sembilan Bendungan Ditargetkan Rampung pada Tahun 2022

Hadir dalam pelantikan yang dilaksanakan secara offline dan online tersebut sejumlah pejabat dari Balai P2P yang ada di 19 provinsi dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Selain itu, kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR serta para Direktur di lingkungan Ditjen Perumahan.

“Saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik semoga amanah dan bisa melaksanakan tugas dan kepercayaan yang diberikan pimpinan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pejabat yang dilantik memiliki peran strategis yang menentukan kualitas keberhasilan dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan penggunaan anggaran di masing – masing unit kerjanya,” harapnya.

Menurut Iwan, masalah infrastruktur dan perumahan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian oleh pemerintah. Dalam sektor perumahan, pemerintah melalui Kementerian PUPR terus mendorong pembangunan perumahan melalui Program Sejuta Rumah di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga : Kemendagri: Daerah Dapat Melakukan Recofusing untuk Tangani PMK

Masyarakat sangat membutuhkan kinerja yang maksimal dari para pejabat Ditjen Perumahan agar program perumahan khususnya Program Sejuta Rumah dapat berjalan dengan baik di daerah.

Untuk itu, adanya Balai P2P dan Satker Penyediaan Perumahan di daerah diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, pengembang serta mitra kerja bidang perumahan lainnya agar pembangunan serta pendataan perumahan bisa terlaksana dengan baik.

Sebagai informasi, pelantikan dan pengukuhan pejabat perbendaharaan Ditjen Perumahan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 480 / KPTS/ M/ 2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 61/KPTS/M/2022, Nomor 321/ KPTS/M/2021, Nomor 1009 / KPTS/M/2021 dan Nomor 91/KPTS/M/2022 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.

Baca Juga : Dinilai Terancam Punah, Pembatasan Pengunjung di Kawasan Komodo Akan Diberlakukan

Jumlah pejabat yang dilantik berjumlah 278 orang yang terdiri dari Kepala Satker di pusat, Balai P2P, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendaraha keuangan.

Lebih lanjut, Iwan menerangkan, pergantian pejabat di lingkungan birokrasi merupakan sebuah hal yang lumrah dan menjadi bagian dinamika organisasi agar bisa menjadi lebih baik dari segala sisi. 

Para pejabat diharapkan juga amanah dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan serta melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga : Kementerian PUPR Canangkan Zona Integritas dan SMAP Bentengi ASN Dari Suap

“Para pejabat di daerah harus mampu berkoordinasi dengan mitra kerja perumahan baik Pemda, pengembang, perbankan, serta mendorong masyarakat agar bisa membangun rumah yang layak huni,” tandasnya.

Penulis : Wahyu Widodo
Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646