0%
logo header
Rabu, 09 November 2022 20:19

DPRD Singgung Rangkap Jabatan dan Kepentingan Mutasi Pejabat di Sinjai

Asril Astian
Editor : Asril Astian
Anggota Fraksi PAN DPRD Sinjai, Kamrianto, saat membacakan pandangan umum saat Rapat Paripurna dengan Agenda penyerahan Ranperda dari Pemda Sinjai, Selasa (08/11/2022). (Istimewa)
Anggota Fraksi PAN DPRD Sinjai, Kamrianto, saat membacakan pandangan umum saat Rapat Paripurna dengan Agenda penyerahan Ranperda dari Pemda Sinjai, Selasa (08/11/2022). (Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, SINJAI — Legislator DPRD Kabupaten Sinjai, Kamrianto, menyinggung keberadaan rangkap jabatan dilingkup Pemerintah Daerah saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) saat menggelar sidang Paripurna, Selasa (08/11/2022) malam.

Ia menilai empat instansi yang diisi pelaksana tugas merupakan langkah awal kemunduran birokrasi di kabupaten Sinjai dikarenakan pengangkatan terkesan politis dan menganggap pejabat krisis Sumber Daya Manusia sehingga kekosongan empat jabatan instansi dijabat pelaksana tugas.

“Pemerintah daerah hanya fokus di Peningkatan Infrastruktur tanpa memikirkan untuk membangun kapasitas building (pengembangan kapasitas pegawai) disejumlah Instansi,” ujarnya saat memberikan keterangan tertulis kepada republiknews.co.id, Rabu (09/11/2022).

Baca Juga : 323 Kendaraan Dinas Pemkab Sinjai Nunggak Pajak

Apalagi menurutnya, dalam pemerintahan yang baik dan bersih tetap berpedoman pada undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan serta Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, agar terhindar terjadinya penyalahgunaan wewenang dan menciptakan good governance.

Pemerintah daerah sinjai kata Kamrianto, diharap mampu meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, juga menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

“Bukan karena titipan dan lobi serta kepentingan politik sehingga prinsip-prinsip pokok pemerintahan terciderai akan hasrat dan nafsu pemimpin,” pungkasnya.

Baca Juga : Kontrak Bendungan Kambuno di Sinjai Diperpanjang 50 Hari

Sebelumnya, pemerhati kebijakan publik juga mengkritisi pergeseran jabatan disejumlah instansi di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Dari hasil pergeseran sejumlah pejabat, empat instansi masih saja diisi jabatan pelaksana tugas (Plt).

Empat instansi yang diisi jabatan pelaksana tugas diantaranya, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sinjai, serta Dinas Ketahanan Pangan.

Pengisian pelaksana tugas tersebut, dinilai pemerintah daerah Sinjai terjadi krisis birokrat yang berkompeten. Dan bahkan, diduga pengangkatan tersebut berbau politik.

Baca Juga : Fakta Terbaru Insiden Kecelakaan Mahasiswa di Sinjai

“Apa yang dijanjikan Bupati Sinjai diawal pemerintahan tentang Good Governance faktanya hanya janji. Jabatan tanpa kompetensi mengindikasikan Bupati tak mampu mengelola pemerintahan dan menerapkan prinsip-prinsip good governance.,” ungkap Musaddaq.

Penulis : Asrianto
Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646