REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Jumat (2/8/2024). Kunker tersebut dalam rangka pengawasan pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
Kehadiran ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu disambut hangat oleh masyarakat setempat. Mereka pun menggelar pertemuan tatap muka di Rumah Makan Dinar, Jalan Gunung Latimojong, Kota Makassar.
Turut hadir perwakilan lurah, para ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kelurahan Pisang Selatan.
Baca Juga : Survei Terbaru SSI untuk Pilkada Lutim: Duet Budiman-Akbar Unggul 47,32 Persen, Ibas-Puspawati 41,95 Persen
Dalam sambutannya, Edward Horas menegaskan bahwa setiap kegiatan ataupun pembangunan yang menggunakan dana APBD harus diawasi secara rutin. Tujuannya, agar anggaran yang digunakan tepat guna dan sesuai dengan peruntukannya.
“Inilah tujuan dari kegiatan pengawasan pelaksanaan APBD Sulsel ini. Kita ingin APBD yang digunakan bermanfaat secara maksimal dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Menurut anggota Komisi A DPRD Sulsel itu, hal tersebut bakal berdampak pada taraf perekonomian masyarakat. Jika semuanya tepat sasaran, maka secara langsung akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Sulsel pada umumnya.
Baca Juga : Dari Majene, Produk UMKM Rumah BUMN PLN Tembus Pasar Internasional
“Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh warga yang hadir untuk bersama-sama mengawal pembangunan yang sedang dilaksanakan di sekitar kita. Pengawasan bersama ini tentu sangat dibutuhkan demi kolaborasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah,” harapnya.
Di akhir pertemuan tersebut, Edward Horas memanfaatkan waktu untuk menyerap aspirasi konstituennya. Selain tentunya melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang hadir.
Secara umum, warga Kelurahan Pisang Selatan mengeluhkan belum efektifnya penerapan sistem zonasi dalam proses penerimaan siswa baru. Selain itu, mereka juga meminta perhatian pemerintah terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang kurang mampu. (*)
