REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima audiensi dari Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sulawesi Selatan dalam rangka menjajaki kerja sama strategis untuk memperkuat pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif, di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (9/6/2026).
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, didampingi Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan, Andarias Duma.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas peluang kolaborasi dalam bidang pendidikan politik, penguatan demokrasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Baca Juga : Komisi V DPR RI Dorong Penambahan Anggaran Pelayaran 3T
Menyambut baik kunjungan tersebut, Mardiana Rusli menegaskan bahwa Bawaslu Sulawesi Selatan saat ini terus mengintensifkan berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari penguatan demokrasi.
“Bawaslu Sulawesi Selatan saat ini gencar melaksanakan sejumlah kegiatan edukasi dan sosialisasi. Salah satunya adalah Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P),” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat melalui semangat volunteering atau kesukarelawanan menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran demokrasi yang lebih luas.
Baca Juga : Jejak Teruji, Petahana Hasrul Hasan Kembali Terpilih Jadi Komisioner KPI Pusat Periode 2026-2029
“Kegiatan volunteering atau sukarela dari sejumlah pihak untuk memperkuat pemahaman terkait demokrasi menjadi sangat penting. Secara berjenjang, Bawaslu memperkuat jejaring melalui penandatanganan (Memorandum of Understanding) MoU dengan berbagai pihak,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Sulawesi Selatan, Andarias Duma, menilai masa non-tahapan Pemilu dan Pemilihan merupakan momentum yang tepat untuk membangun sinergi dengan berbagai organisasi dan komunitas.
“Pada masa non-tahapan Pemilu dan Pemilihan, membangun kerja sama dengan sejumlah pihak merupakan langkah yang baik dan waktunya tepat. Upaya edukasi dan sosialisasi perlu terus diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif,” ungkap Andarias.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sulawesi Selatan, Munawir Mihsan, memaparkan berbagai aktivitas organisasi yang selama ini aktif menyelenggarakan diskusi kebangsaan dan kajian isu sosial-politik di Makassar.
“PGK Sulawesi Selatan telah aktif melaksanakan berbagai kegiatan edukasi, termasuk pendidikan politik dan pemahaman demokrasi bagi pemilih pemula sejak tahun 2016,” kata Munawir.
Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan PGK Sulawesi Selatan bersepakat untuk membangun kerja sama yang akan dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU).
Penyusunan draf dan rincian kerja sama akan dikomunikasikan lebih lanjut oleh kedua belah pihak guna mengidentifikasi berbagai program kolaboratif yang dapat dikembangkan ke depan.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan upaya pendidikan politik dan penguatan budaya demokrasi dapat menjangkau lebih banyak elemen masyarakat serta melahirkan ekosistem pengawasan partisipatif yang semakin kuat dan berkelanjutan. (*)
