REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pembangunan yang merata dan berkualitas menjadi dambaan setiap warga negara. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang berkesinambungan terhadap penggunaan APBD dalam setia proses pembangunan.
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas menggelar kegiatan pengawasan APBD Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2026. Kali ini, legislator Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu menyambangi Jalan Lamaddukelleng, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sabtu (22/8/2026).
Usai melakukan peninjauan langsung di lapangan, Edward Horas menggelar pertemuan tatap muka dengan masyarakat setempat. Diskusi tersebut bertujuan untuk menampung masukan dan saran terkait proses pembangunan yang ada di wilayah Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang.
Baca Juga : BI Sulsel Kenalkan Peserta Sultan QRIS Run 7 Tahun Perjalanan Kampanye Transaksi Digital
“Pengawasan yang berjalan dengan baik dapat memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Edward Horas mengawali sambutannya.
“Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang publik dikelola dan digunakan. Oleh karena itu, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan kelompok atau kepentingan tertentu,” tambahnya.
Sekretaris Komisi A DPRD Sulsel itu berharap masukan dari masyarakat terkait proses pembangunan di wilayah mereka. Hal ini demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkualitas.
Baca Juga : Lewat Pengawasan APBD, Edward Horas Dorong Pembangunan yang Efektif dan Transparan
“Kita semua berharap bahwa kegiatan pengawasan APBD ini mampu menciptakan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas,” ujarnya.
“Pemerintah daerah membutuhkan pengawasan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances, sementara DPRD membutuhkan informasi dan keterbukaan pemerintah daerah agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara objektif dan konstruktif,” tambah Edward Horas.
Dengan demikian katanya, pengawasan APBD harus dipandang sebagai bagian integral dari proses pembangunan daerah.
Baca Juga : Gelar Independence Ride, Cara Komunitas Yamaha Grand Filano di Makassar Rayakan Kemerdekaan
“Pengawasan yang dilakukan secara objektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat akan membantu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” bebernya.
Di akhir pertemuan tersebut, Edward Horas menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan bukan hanya ditunjukkan oleh ditemukannya berbagai persoalan, tetapi juga oleh adanya tindak lanjut, perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta terwujudnya pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita sama-sama mengawal proses pembangunan yang ada. Semoga pada akhirnya anggaran APBD yang digunakan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” tutup Edward Horas. (*)
