REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Pemerintah Kabupaten Gowa mencanangkan empat desa di wilayahnya menjadi daerah antikorupsi.
Masing-masing Desa Bontobiraeng di Kecamatan Bontonompo, Desa Lempangang di Kecamatan Bajeng, Desa Pattallassang di Kecamatan Pattallassang, dan Desa Pakkatto di Kecamatan Bontomarannu.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa, Kamsina mengatakan, pencanangan desa antikorupsi ini sebagai upaya untuk menggiatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga perlu melibatkan peran serta masyarakat, termasuk melibatkan peran dari pemerintahan desa.
Baca Juga : Dibuka Besok, Beautiful Malino 2026 Hadirkan Tipe-X, Wika Salim dan Moluccan & Soul
“Program ini merupakan kegiatan kerjasama kami dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat,” katanya, Kamis (17/02/2022).
Menurutnya, ada lima komponen dan indikator untuk menjadi Desa Antikorupsi yaitu penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.
Empat desa yang dipilih ini nantinya akan dilakukan observasi dan pembinaan untuk memenuhi indikator tersebut.
Baca Juga : Perayaan HJG ke-706, Bupati Gowa: Kita Fokus Tingkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan
“Setelah launching akan dilakukan bimbingan teknis program, kemudian penilaian komponen dan akhirnya jika memenuhi kriteria maka akan dilaksanakan penganugerahan Desa Antikorupsi,” ujarnya.
Sekadar diketahui, program Desa Antikorupsi ini pertama kali diluncurkan oleh KPK dengan menggandeng Kementerian Desa PDTT pada 1 Desember 2021 dengan terlebih dahulu dilakukan penyusunan “Buku Panduan Desa Antikorupsi”.
Kabupaten Gowa sendiri menjadi salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang dipilih untuk menjalankan program ini.
Baca Juga : Kunjungi Museum Balla Lompoa, Kapolda Sulsel Tanam Pohon Hingga Jelajahi Jejak Sejarah Gowa
“Tentunya kita berharap bahwa seluruh desa yang diusulkan dapat memenuhi kriterianya sehingga semuanya mendapatkan predikat Desa Antikorupsi. Oleh karena itu, pendampingan dari SKPD terkait akan dimaksimalkan pada desa tersebut,” terang Kamsina.
