0%
logo header
Rabu, 30 Januari 2019 16:21

Hadiri Rakor Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Andi Sudirman : Ini Sangat Urgen

Rapat Koordinasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3) yang di Gelar oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan diHotel Salak Tower, Jalan Salak No 38-40 Babakan, Bogor, Rabu (30/01/2019).
Rapat Koordinasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3) yang di Gelar oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan diHotel Salak Tower, Jalan Salak No 38-40 Babakan, Bogor, Rabu (30/01/2019).

REPUBLIKNEWS.CO.ID, BOGOR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3-K), di Hotel Salak Tower, Jalan Salak No 38-40 Babakan, Bogor, Rabu (30/01/2019).

Rakor ini diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Rakor ini dibuka Inspektur Jenderal (Itjen) KKP Dr. Muh Yusuf. Turut hadir Bidang Pencegahan Korupsi KPK, Ditjen Bangda, Dir Tata Ruang Laut, dan Plt Gub Bengkulu, Wagub Baangka Belitung, Sekda Sumatera Selatan.

Baca Juga : OJK Catat Layanan Konsumen di Sulselbar Didominasi Sektor Perbankan

Dalam sambutannya, Muh Yusuf mengaku melakukan review LK KKP 2018 (Tahunan) lingkup unit Eselon I KKP. Dimana, setiap semester menyusun laporan keuangan dengan didampingi langsung dalam bentuk review oleh Itjen KKP.

Secara khusus, kata Yusuf, review LK yang dilaksanakan Itjen KKP bertujuan membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, serta tercapainya peningkatan kualitas LK (Tahunan) 2018 dengan memberikan rekomendasi langsung atas perbaikan yang harus dilaksanakan.

“Bahkan Itjen KKP benar-benar bertekad untuk meningkatkan kualitas LK 2018 ini, dengan melakukan review triwulan,” jelasnya.

Baca Juga : Kinerja Jasa Keuangan Wilayah Sulampua Tetap Stabil dan Positif

Sementara, Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, urgensi RZWP3K sebagai alat pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Dimana RZWP3K mengatur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Ini sangat urgen, setiap pemanfaatan wilayah pesisir dan instrumen pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan berdasarkan zona yang diatur dalam RZWP3K,” terangnya.

Selain itu, sebagai rujukan konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan sebagai dasar dalam pengawasan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Baca Juga : IDCamp 2024 Indosat Fokus AI dan Otomasi , Siapkan Talenta Digital Go Global

Sekedar diketahui, dari 34 provinsi, sudah 17 provinsi yang selesai perda RZWP3K-nya dan tiga provinsi sedang dibuatkan registrasi di Mendagri. Sisanya, 14 provinsi masih proses buat perda dan harus selesai tahun ini. (rls)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646