REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Setelah Ilham Arief Sirajuddin (IAS) terpilih sebagai Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan, kini masa depan karier politik Wali Kota Makassar sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menjadi perhatian publik.
Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi politik bertajuk “Appi: Hengkang atau Bertahan” yang berlangsung di Gedung Graha Pena, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (21/9/2026).
Diskusi itu membahas kemungkinan langkah politik Appi setelah Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Sulsel menetapkan IAS sebagai ketua secara aklamasi. Sebelumnya, Appi juga masuk dalam bursa calon Ketua Golkar Sulsel, tetapi tidak melanjutkan pencalonannya.
Baca Juga : Program Stay & Play ala Aston Makassar, Tawarkan Paket Menginap Bonus Padel dan Kuliner
Direktur Profetik Institute sekaligus pengamat politik, Asratillah mengatakan berakhirnya Musda Golkar Sulsel tidak otomatis mengakhiri dinamika politik di internal partai.
“Berakhirnya Musda dan terpilihnya Pak IAS tidak serta-merta akan mengakhiri dinamika politik di internal Golkar, khususnya di Sulsel,” kata Asratillah.
Menurutnya, dinamika menuju Musda sebelumnya menunjukkan perubahan konfigurasi dukungan politik. Ia menyebut Appi sempat mendapat dukungan dari sejumlah DPD sebelum dukungan tersebut berubah menjelang pelaksanaan Musda.
Baca Juga : PLN Perkuat Koordinasi dengan Pemprov Sulsel untuk Percepat Pemulihan Sistem Kelistrikan Sulbagsel
Setelah IAS memperoleh diskresi dan dukungan mengarah kepadanya, IAS akhirnya menjadi calon tunggal dan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel periode 2026-2031.
Asratillah menilai kondisi tersebut membuat Golkar menghadapi situasi yang perlu diperhitungkan. Di satu sisi, kepemimpinan baru di bawah IAS membuka ruang konsolidasi organisasi. Di sisi lain, Golkar juga perlu mempertimbangkan kekuatan elektoral tokoh-tokoh yang sudah memiliki basis politik.
“Jangan sampai Golkar justru melepaskan salah satu aktor politiknya yang memiliki modal elektoral cukup besar,” ujarnya.
Baca Juga : BI Sulsel Raih Dua Penghargaan di Ajang IABC Indonesia Awards
Ia menilai posisi Appi saat ini berbeda dibandingkan sebelum menjabat sebagai Wali Kota Makassar. Jabatan tersebut, menurut dia, memberikan ruang bagi Appi untuk membangun pengaruh dan kekuatan politiknya sendiri.
“Pak Appi sekarang sudah bukan orang biasa dalam konteks politik lokal. Beliau sudah memiliki muatan politik yang jauh lebih besar. Beliau sekarang adalah wali kota,” kata Asratillah.
Karena itu, Asratillah memandang keputusan Appi untuk bertahan atau berpindah partai membutuhkan kalkulasi politik yang matang. Ia juga menilai momentum politik menuju agenda 2029 masih cukup panjang.
Baca Juga : PLN Sosialisasikan Proses Kompensasi Lahan SUTT 150 kV ACN–Bungku di Morowali
“Untuk kondisi sekarang, saya rasa Pak Appi tidak perlu panik. Momentum politik menuju 2029 masih cukup panjang,” katanya.
Sementara itu, Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas), Rahmat Muhammad dalam diskusi tersebut menilai pembahasan mengenai kemungkinan Appi hengkang atau bertahan perlu melihat data dan indikator politik yang lebih konkret.
Menurut Rahmat, keputusan seorang aktor politik untuk meninggalkan atau tetap berada dalam sebuah partai tidak terlepas dari kalkulasi politik.
Baca Juga : PLN Sosialisasikan Proses Kompensasi Lahan SUTT 150 kV ACN–Bungku di Morowali
“Soal hengkang atau tidak, itu yang saya katakan tadi, apakah seseorang pergi untuk benar-benar tidak kembali, atau pergi tetapi masih membuka kemungkinan untuk kembali, semuanya tentu memiliki kalkulasi,” ujar Rahmat.
Ia menjelaskan bahwa posisi seorang aktor politik tidak dapat dipisahkan dari kolektivitas, ketokohan, tempat, dan momentum. Dalam konteks tersebut, Partai Golkar menjadi salah satu ruang politik yang penting karena memiliki sejarah panjang dan pengalaman menghadapi berbagai dinamika politik.
Rahmat juga menilai perpindahan partai pada era politik saat ini memiliki konteks yang berbeda dibandingkan masa lalu. Menurut dia, seorang tokoh yang berpindah partai dapat membawa modal politik, jaringan, serta basis dukungan yang telah dibangun sebelumnya.
Baca Juga : PLN Sosialisasikan Proses Kompensasi Lahan SUTT 150 kV ACN–Bungku di Morowali
“Itu bukan sekadar soal loncat dari satu partai ke partai lain. Di dalamnya ada modal politik yang ikut dibawa,” katanya.
Karena itu, Rahmat melihat posisi Appi sebagai wali kota memiliki arti penting dalam membaca arah politiknya ke depan. Status tersebut memberikan modal politik yang berbeda dibandingkan ketika Appi belum menjabat sebagai kepala daerah.
Ia pun mengingatkan agar Appi tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa.
Baca Juga : PLN Sosialisasikan Proses Kompensasi Lahan SUTT 150 kV ACN–Bungku di Morowali
“Saya kira belum saatnya mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Yang lebih penting adalah membaca momentum, menghitung konsekuensi, dan melihat bagaimana posisi politik itu berkembang ke depan,” ujar Rahmat.
Diskusi tersebut pada akhirnya menempatkan masa depan politik Appi sebagai bagian dari dinamika yang masih terbuka setelah kepemimpinan baru Golkar Sulsel terbentuk.
Bagi Golkar, tantangannya adalah menjaga konsolidasi organisasi sekaligus mempertahankan hubungan dengan para aktor politik yang memiliki basis dukungan.
Baca Juga : PLN Sosialisasikan Proses Kompensasi Lahan SUTT 150 kV ACN–Bungku di Morowali
Sementara bagi Appi, pilihan untuk bertahan atau mengambil jalur politik lain akan berkaitan dengan kalkulasi, momentum, serta perkembangan politik menuju agenda pemilu berikutnya. (*)
