REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) di wilayah Sulawesi Selatan tercatat masih tangguh dengan melihat kondisi sub sektor yang ada. Bahkan khusus pada kinerja industri perasuransian mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi.
“Peningkatan kinerja industri perasuransian, dana pensiun, dan lembaga penjaminan menunjukkan semakin kuatnya pemanfaatan instrumen proteksi, mitigasi risiko, serta perencanaan keuangan jangka panjang oleh masyarakat dan dunia usaha,” jelas Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Moch Muchlasin, dalam keterangannya, kemarin.
Ia menyebutkan, kinerja perasuransian pada posisi April 2026 menunjukkan kenaikan yang baik, mulai pada peningkatan total premi maupun klaim. Pertumbuhan preminya tercatat tumbuh cukup tinggi sebesar 30,63 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp1,26 triliun.
Baca Juga : Konsolidasi Jalan Terus, Mardiono Tegaskan PPP Tak Risau Wacana Parliamentary Threshold
“Ada kenaikan yang signifikan pada total premi di industri perasuransian dari Rp963 miliar di April 2025 menjadi sekitar Rp1 triliun di tahun ini,” jelasnya.
Sementara, pada total klaim pada industri tersebut juga tumbuh 19,86 persen secara tahunan mencapai Rp1,03 triliun dari Rp564 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini pun sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan keuangan dan manajemen risiko.
Ia melanjutkan, pada kondisi industri dana pensiun, hingga Mei 2026 total aset menunjukkan pertumbuhan 1,29 persen secara tahunan atau yoy menjadi Rp1,71 triliun. Adapun nilai penjaminan pada lembaga penjaminan di posisi Mei 2026 tercatat sebesar Rp1,03 triliun atau tumbuh 19,86 persen secara.
Baca Juga : Tak Gentar, PPP Sulsel Nilai Isu Parliamentary Threshold 5 Persen Baru Sekadar Cek Ombak
“Kalau kita lihat pada nilai penjaminan di lembaga penjaminan itu naik sekitar Rp400 miliar atau dari Rp862 miliar di Mei 2025 menjadi Rp1,03 triliun pada periode yang sama tahun ini,” jelas Muchlasin.
Dirinya mengaku, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan tidak hanya tetap stabil dalam mendukung kebutuhan pembiayaan, tetapi juga semakin berperan dalam memperkuat ketahanan keuangan masyarakat dan pelaku usaha melalui berbagai layanan perlindungan dan pengelolaan risiko.
Sebelumnya, kinerja industri keuangan non bank pada sektor Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Lainnya (PVML) di Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan yang positif hingga Mei 2026.
Baca Juga : Aktif Kawal Kebijakan, Kadir Halid Masuk 10 Besar Legislator Golkar Tervokal se-Indonesia
Hal ini tercermin pada pertumbuhan pembiayaan mulai dari piutang di perusahaan pembiayaan, total pembiayaan di modal ventura, hingga outstanding pinjaman di fintech peer-to-peer lending atau pinjaman daring (Pindar), dan industri pergadaian.
“Kami melihat masih terjadi kenaikan yang baik di sektor ini. Seperti pada perusahaan pembiayaan (leasing) yang naiknya 3,56 persen, maupun modal ventura yang tumbuh 3,48 persen,” terang Muchlasin.
Ia menyebutkan, hingga di periode tersebut total piutang pembiayaan di perusahaan pembiayaan sebesar Rp19,39 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp18,72 persen. Adapun total pembiayaan di modal ventura telah mencapai Rp389 miliar hingga Mei 2026 dari Rp376 miliar di Mei tahun lalu.
Baca Juga : Paripurna Bahas Dua Ranperda, Fraksi Gerindra DPRD Sulsel Dorong Perluasan Akses Pembiayaan Pelaku UMKM
Di sisi lain, layanan keuangan berbasis teknologi juga terus mengalami ekspansi. Outstanding pembiayaan pada layanan Pindar tumbuh 29,64 persen secara tahunan, meski demikian kenaikannya tidak signifikan. Dimana, pada Mei 2025 outstanding Pindar mencapai Rp2,04 triliun, sementara di periode yang sama 2026 menjadi Rp2,64 triliun.
“Kenaikannya relatif kecil hanya sekitar 600 miliar secara tahunan. Meski demikian ini tetap mengindikasikan meningkatnya pemanfaatan layanan pembiayaan digital oleh masyarakat di Sulawesi Selatan,” katanya.
Lanjutnya, di sektor tersebut kenaikan signifikan justru terjadi pada perusahaan pergadaian dengan kenaikan 44,83 persen secara tahunan atau dari Rp8,69 triliun di Mei 2025 tumbuh Rp12,58 triliun di periode yang sama tahun ini.
Baca Juga : Paripurna Bahas Dua Ranperda, Fraksi Gerindra DPRD Sulsel Dorong Perluasan Akses Pembiayaan Pelaku UMKM
“Kenapa naiknya hampir Rp4 triliun ini karena adanya penggabungan dari salah satu perusahaan pergadaian yang berkantor di Makassar. Dimana dia punya beberapa perusahaan dalam satu grup. Ini menjadi salah satu penyebabnya,” jelas Muchlasin.
Menurutnya, pertumbuhan pembiayaan pada berbagai sektor ini mencerminkan semakin beragamnya alternatif akses pendanaan bagi masyarakat maupun pelaku usaha
“Ini juga mencerminkan semakin beragamnya akses layanan dan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan tidak hanya tetap stabil, tetapi juga semakin inklusif dalam mendukung kebutuhan pembiayaan dan pengelolaan keuangan masyarakat.
