REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTAI TIMUR — Menghadapi masalah over load peserta didik di sejumlah satuan pendidikan menengah atas (SMA/SMK) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Anggota Komisi C DPRD Kutim, Jimmy, menegaskan bahwa penanganan terhadap permasalahan ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim.
Jimmy menyatakan bahwa permasalahan tersebut sudah menjadi isu tahunan, namun progres penanganannya belum memuaskan. Pada setiap awal tahun pelajaran, DPRD Kutim kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait hal ini.
Politisi dari PKS ini menganggap bahwa Disdik Kaltim seharusnya sudah memetakan persoalan dan mencari solusi yang berkelanjutan. Dalam rangka menyelesaikan masalah ini, Jimmy berencana untuk melakukan audensi dan kunjungan ke Disdik Kaltim.
Baca Juga : Ketua DPRD Joni Desak Pemkab Kutim Segera Atasi Permasalahan Blank Spot
Ia menilai pentingnya penambahan ruang kelas baru (RKB) sebagai solusi terhadap peningkatan jumlah siswa. Tuntutan penambahan RKB ini seharusnya direspon dengan serius oleh pemerintah provinsi.
“Harus ada penambahan RKB, kami akan bersuara ke Disdik Kaltim,” tegas Jimmy.
Selain itu, Jimmy menyoroti perlunya koordinasi antara Disdik Kaltim dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terkait perkembangan jumlah penduduk.
Baca Juga : Joni sebut Infrastruktur Pendidikan di Kutim Wilayah Kota Sudah Terpenuhi: Tinggal di Pelosok Lagi
Peningkatan jumlah penduduk akan berdampak pada peningkatan populasi siswa sekolah. Melalui koordinasi ini, Disdik Kaltim dapat memetakan penyebaran siswa sekolah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
“Nanti hasilnya kita bisa tahu, misalnya di sekolah ini membutuhkan beberapa RKB, atau mungkin perlu dibangun sekolah baru,” tambahnya. (ADV)
