REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang digelar di Four Points by Sheraton, Makassar, Kamis (30/1/2025).
Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pentingnya konektivitas antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan mendatang agar program-program yang telah berjalan tetap berlanjut dengan baik.
Supratman sepakat dengan pernyataan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, bahwa diperlukan konektor atau jembatan transisi guna memastikan kesinambungan kebijakan dan program daerah.
Baca Juga : Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Husniah Lihat Langsung Bantuan Bedah Rumah di Bajeng Barat
“Kita harus melihat rencana kerja pemerintahan saat ini. Seperti yang disampaikan Pak Wali, kita butuh konektor yang menjembatani masa transisi antara pemerintahan lama dan yang baru,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintahan yang sedang berjalan telah memiliki program kerja berkelanjutan. Namun, ketika kepemimpinan baru masuk, tentu akan ada penyesuaian kebijakan sesuai visi, misi, serta janji politik yang diusung.
Oleh karena itu, keseimbangan antara program lama dan baru perlu diperhatikan agar tidak terjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.
Baca Juga : Diduga Langgar Proses Penagihan Kredit, OJK Panggil PT Toyota Astra Financial
“Setiap pemerintahan baru pasti akan menyesuaikan programnya dengan visi dan misinya. Maka dari itu, perlu ada keseimbangan agar program yang telah dirancang tetap bisa berjalan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Supratman menyebutkan bahwa penyelarasan program antara pemerintahan lama dan baru bisa dilakukan melalui mekanisme anggaran perubahan atau setelah pelantikan kepala daerah yang baru.
Forum ini menjadi wadah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap arah pembangunan Kota Makassar ke depan sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga : Wabup Gowa Nilai Sensus Ekonomi yang Akurat Beri Kepastian Bantuan Bagi Pelaku Usaha
“Apakah nanti program-program ini akan masuk dalam anggaran perubahan atau menunggu setelah pelantikan, kita akan melihat bagaimana proses ini berkembang,” tutupnya. (*)
