REPUBLIKNEWS.CO.ID, KENDARI — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara berkomitmen mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayahnya.
Hal ini dibahas dalam audiensi sekaligus silaturahmi di Kantor Kejaksaan Kejati Sultra, Kendari, Selasa, (04/08/2026) kemarin. Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi kelembagaan guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Sulawesi Tenggara.
Audiensi dipimpin langsung General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, dan diterima langsung oleh Kepala Kejati Sultra, Sugeng Riyanta. Selain itu, turut hadir dalam kesempatan tersebut General Manager PLN UIP3B Sulawesi, Fermi Trafianto, Senior Manager Keuangan, Komunikasi dan Umum PLN UID Sulselrabar, Fazli Arrazaq, beserta jajaran dari kedua instansi.
Baca Juga : OJK Lantik Dua Pejabat Baru, Hernawan Harap Beri Kontribusi Dorong Sektor Jasa Keuangan
Dalam pertemuan tersebut, PLN dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara membahas penguatan kerja sama melalui pendampingan hukum terhadap sejumlah proyek strategis ketenagalistrikan. Pembahasan difokuskan pada pekerjaan prakonstruksi pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Pelanggan PT ACN – Bungku, serta rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Baubau, khususnya terkait proses peralihan aset tanah milik Pemerintah Daerah kepada PLN sebagai salah satu tahapan penting sebelum pelaksanaan pembangunan.
General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, mengatakan bahwa sinergi dengan Kejaksaan merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
“Silaturahmi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara PLN dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujarnya.
Baca Juga : Optimalisasi SP4N-LAPOR! Diskominfo Makassar Tingkatkan Kompetensi Pengelola Pengaduan OPD
Menurutnya, pendampingan hukum memberikan kepastian dalam setiap tahapan proyek strategis sehingga pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan para pemangku kepentingan, PLN optimistis percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Sulawesi Tenggara dapat berjalan secara optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara, Kepala Kejati Sultra, Sugeng Riyanta menyampaikan bahwa Kejaksaan melalui fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara siap memberikan pendampingan hukum terhadap proyek-proyek strategis pemerintah maupun BUMN agar pelaksanaannya berjalan sesuai koridor hukum.
“Kami berkomitmen mendukung pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pendampingan hukum yang profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Sinergi yang baik antara Kejaksaan dan PLN diharapkan mampu meminimalkan potensi hambatan hukum sehingga proyek strategis ketenagalistrikan dapat terlaksana secara efektif dan akuntabel.
“Audiensi ini juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan kelembagaan antara PLN dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan proyek-proyek strategis nasional di sektor ketenagalistrikan,” terang Sugeng.
