REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Kenaikan harga aspal hingga 70 persen dan BBM industri hingga 100 persen menjadi perhatian Komisi D DPRD Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan proyek multiyears preservasi jalan 2025-2027.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI terkait kemungkinan eskalasi harga pada proyek multiyears tersebut.
Namun, hasil konsultasi itu menunjukkan bahwa eskalasi harga belum dapat diterapkan karena pemerintah pusat harus terlebih dahulu menetapkan kondisi keadaan kahar (force majeure).
Baca Juga : Kalla Toyota Catat Penjualan Oktober 2026 Melambung, Mobil Bekas Capai 224 Unit
“Sampai sekarang memang belum ada eskalasi harga karena pemerintah pusat harus menetapkan terlebih dahulu adanya keadaan kahar (force majeure),” kata Kadir Halid saat rapat kerja membahas Program Multiyears Project Contract (MYC) Preservasi Jalan Tahun 2025-2027, Kamis (1/10/2026).
Menurut Kadir, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan hingga kini belum terdapat eskalasi harga untuk proyek multiyears jalan.
Karena itu, Komisi D DPRD Sulsel akan menelaah setiap paket pekerjaan secara satu per satu. Pembahasan akan melihat komposisi pekerjaan, terutama volume pekerjaan aspal dan beton pada masing-masing paket.
Baca Juga : 168 ASN Terima Penghargaan Satyalancana, Bupati Gowa: Mari Kolaborasi Majukan Daerah
“Kami akan menelaah satu per satu setiap paket pekerjaan. Kami akan melihat berapa banyak pekerjaan aspal dan berapa banyak pekerjaan beton dalam setiap paket, sehingga kami bisa mengetahui kondisi masing-masing pekerjaan,” ujarnya.
Kadir mengatakan, untuk sementara waktu, pekerjaan aspal ditunda. Sementara pekerjaan yang masih memungkinkan untuk berjalan dapat menggunakan metode rigid atau beton.
Jika terdapat perubahan pekerjaan dari aspal menjadi rigid, Komisi D meminta kontraktor mengusulkan perubahan tersebut kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk dikaji lebih lanjut.
Baca Juga : OJK Luncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber Industri LPBBTI
“Kalau ada perubahan pekerjaan dari aspal ke rigid, kami meminta kontraktor mengusulkan perubahan tersebut kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk dipertimbangkan. Minimal harus ada adendum kontrak terkait perubahan pekerjaan tersebut,” jelasnya.
Kadir menilai perubahan metode pekerjaan dari aspal ke beton dapat menjadi salah satu solusi agar kendala kenaikan harga tidak menghentikan proyek multiyears.
Menurutnya, proyek tersebut merupakan salah satu program strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pelaksanaannya perlu terus berjalan dengan tetap memperhatikan ketentuan kontrak dan teknis pekerjaan.
Baca Juga : Sulsel-Talk BI Bahas Dinamika Ekonomi di Era Digital dan Tantangan Penguatan Produktivitas
“Salah satu solusinya adalah perubahan pekerjaan dari aspal menjadi pekerjaan beton atau rigid. Itu salah satu solusi supaya pekerjaan jangan berhenti,” katanya.
“Pekerjaan jangan berhenti karena ini merupakan salah satu program strategis Gubernur. Sekarang masyarakat juga sudah mulai menikmati hasil pekerjaan yang telah selesai,” demikian Kadir Halid. (*)
