0%
logo header
Sabtu, 29 Juni 2024 14:11

KPPU Ajak Asosiasi Perusahaan Patuhi Aturan Persaingan Usaha

Chaerani
Editor : Chaerani
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa (tengah) saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional "Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Konstruksi dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha", di Kantor DPP GAPEKNAS Jakarta, kemarin. (Dok. Humas KPPU)
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa (tengah) saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional "Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Konstruksi dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha", di Kantor DPP GAPEKNAS Jakarta, kemarin. (Dok. Humas KPPU)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengajak seluruh anggota asosiasi perusahaan untuk bergabung dalam program kepatuhan persaingan usaha yang digagas KPPU.

Hal ini diungkapkan saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional “Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Konstruksi dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha”. Kegiatan yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (GAPEKNAS) berlangsung di Kantor DPP GAPEKNAS Jakarta.

Pada pertemuan tersebut dihadiri sekitar 300 anggota GAPEKNAS dan Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI).

Baca Juga : 66 Kepala Desa di Gowa Dapat Perpanjangan Masa Jabatan

M. Fanshurullah menegaskan, kepatuhan persaingan usaha penting bagi iklim usaha sektor konstruksi yang lebih sehat di Indonesia. Dimana, program ini merupakan perwujudan upaya mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Pasal 3 huruf c, UU No. 5/1999, serta Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Serta Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha,” katanya, di sela-sela kegiatan, kemarin.

Ifan sapaan akrab Ketua KPPU menyebutkan, program kepatuhan telah menjadi strategi pencegahan yang mulai digunakan berbagai otoritas persaingan usaha di dunia.

Baca Juga : Bawaslu dan KPU Gowa Koordinasikan Data Pemilih di Wilayah Divif 3 Kostrad

ÔÇťOrganisasi pembangunan ekonomi dunia, OECD, menyebut bahwa pada lima tahun terakhir minimal 20 negara telah mengadopsi program kepatuhan persaingan usaha,” jelas Ifan.

Sementara, Dewan Pendiri GAPEKNAS Manahara R. Siahaan menjelaskan, dengan berkembangnya industri jasa konstruksi, persaingan usaha yang sehat sangat diperlukan bagi para pelaku usaha sektor tersebut.

“Tujuannya agar mampu menjadi pengusaha yang benar dan mendapatkan tender dengan cara yang benar,” katanya.

Baca Juga : KPU Sulsel Tegaskan Visi Misi Calon Gubernur Wajib Berpedoman pada RPJPD

Di tempat yang sama, Anggota KPPU Gopprera Panggabean menjelaskan bahwa larangan atas persekongkolan tender dalam UU No.5 Tahun 1999 diatur pada Pasal 22 dengan tujuan agar para pelaku usaha memiliki daya saing yang tinggi, menguntungkan konsumen, dan menghindari kerugian negara.

“Transparansi Internasional Indonesia (TII) mencatat 30 hingga 40 persen APBN menguap karena korupsi, dan 70 persen korupsi terjadi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah,” ujar Gopprera.

Seminar nasional ini dihadiri para pengusaha yang merupakan anggota dari GAPEKNAS dan ATAKI, dengan dipandu oleh Advocate & Legal Consultant DPP GAPEKNAS Yoshida M Tampubolon.

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646