REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di pasar modal terkait perdagangan saham.
Masing-masing PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK, Sekar Putih Djarot, menyampaikan bahwa penjatuhan sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya OJK memperkuat penegakan hukum dan mereformasi pasar modal Indonesia.
Baca Juga : 100 Hari Pertama, PPP Sulsel Bidik Top of Mind Lewat Aksi Kemanusiaan
Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menjatuhkan denda sebesar Rp2,1 triliun yang mana masing Rp1,5 triliun kepada pihak-pihak terkait pelanggaran transaksi saham DSSA. Sementara itu, denda sebesar Rp500 miliar dikenakan kepada pihak-pihak terkait penjatahan saham BREN dan Rp100 miliar kepada pihak-pihak terkait penjatahan saham CUAN.
OJK melakukan pemeriksaan terhadap perdagangan saham DSSA selama periode 2024 hingga 2026 atas dugaan pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM)/Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK).
“Dalam pemeriksaan tersebut, OJK menemukan adanya tindak pidana manipulasi pasar yang dilakukan oleh nasabah perorangan maupun institusi melalui sejumlah anggota bursa,” terangnya, dalam keterangan resminya, kemarin.
Baca Juga : TNI Membangun Desa Bangun Jalan Tani di Bontonompo, DM: TMMD Harus Berlanjut
Lanjutnya, praktik manipulasi tersebut dilakukan secara terencana dan terstruktur sehingga menyebabkan harga saham DSSA mengalami peningkatan yang signifikan.
Untuk mengungkap dugaan pelanggaran tersebut, OJK telah meminta data dan dokumen dari anggota bursa terkait serta menelusuri aliran dana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi saham DSSA. Tak hanya itu, pihaknya juga telah memanggil sedikitnya 12 direktur perusahaan efek, 15 pihak perorangan, dan 11 badan hukum asing yang diduga terkait dengan pelanggaran perdagangan saham tersebut.
Selain menemukan indikasi manipulasi pasar, OJK mengungkap adanya bukti pelanggaran yang dilakukan oleh direksi perusahaan efek. Atas temuan tersebut, OJK menindaklanjutinya dengan membekukan izin orang perseorangan dari direksi perusahaan efek yang terkait.
Baca Juga : OJK Perkuat Praktik Penagihan Lebih Beretika, Profesional dan Bertanggung Jawab
Selain perdagangan saham DSSA, OJK memeriksa proses penawaran umum saham BREN dan CUAN atas dugaan pelanggaran Pasal 107 UUPM/UUPPSK. Dalam pemeriksaan tersebut, OJK menemukan fakta bahwa saham yang ditawarkan dalam penawaran umum kedua emiten itu telah direncanakan sejak awal untuk diperuntukkan bagi sekelompok pihak yang memiliki keterkaitan dengan pemegang saham pengendali.
OJK juga menemukan adanya tindakan yang menyesatkan dalam pemesanan saham BREN dan CUAN. Sejumlah pihak yang terkait dengan pengendali perusahaan memperoleh penjatahan saham dalam jumlah sangat besar dengan mengaburkan identitas mereka.
“Praktik tersebut berdampak pada terkonsentrasinya kepemilikan saham BREN dan CUAN pada kelompok pihak tertentu. Akibatnya, jumlah saham yang beredar di pasar menjadi terbatas,” jelas Sekar dalam pernyataan.
Baca Juga : Kalla Toyota Catat Penjualan Oktober 2026 Melambung, Mobil Bekas Capai 224 Unit
Dalam proses pemeriksaan, OJK telah meminta data dan dokumen dari sejumlah anggota bursa, penjamin emisi efek, serta bank kustodian. Penelusuran aliran dana juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penawaran umum kedua saham tersebut.
OJK turut memanggil sedikitnya lima anggota direksi perusahaan efek, tiga bank kustodian, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses penjatahan pasti saham BREN dan CUAN.
Selain itu, OJK menemukan adanya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari pelanggaran perdagangan saham DSSA maupun pemesanan saham BREN dan CUAN.
Baca Juga : Kalla Toyota Catat Penjualan Oktober 2026 Melambung, Mobil Bekas Capai 224 Unit
Ia menegaskan, penjatuhan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran saham DSSA, BREN, dan CUAN merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum yang dilakukan OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) di pasar modal.
OJK menegaskan, penegakan hukum tidak hanya dilakukan terhadap ketiga emiten tersebut. Sejak Januari hingga Oktober 2026, OJK bersama SRO telah menjatuhkan hukuman, sanksi, dan melakukan penegakan hukum terhadap sedikitnya 835 pihak.
“Langkah tersebut akan terus dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari agenda reformasi pasar modal Indonesia,” ujarnya.
