0%
logo header
Minggu, 28 Maret 2021 14:23

Lawan Korupsi, Pemkab Gowa akan Bentuk Aduan Masyarakat Terintegrasi

Wakil Bupati Gowa, Abdul Rauf Malaganni.
Wakil Bupati Gowa, Abdul Rauf Malaganni.

REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Sebagai upaya mencegah dan memberantas tindakan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa. Pihak pemerintah terus melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan fungsi pengawasan melalui pembentukan sistem pengaduan masyarakat terintegrasi.

Wakil Bupati Gowa Abd. Rauf Malaganni mengatakan, sistem pengaduan terintegrasi yang akan dibentuk melalui pengembangan Whistleblowing System (WBS).

Sistem ini merupakan suatu sistem yang diupayakan agar pihak internal suatu lembaga dapat melaporkan terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam internal lembaga yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme serta penyalahgunaan wewenang/ jabatan dan adanya hambatan dalam pelayanan masyarakat.

Baca Juga : Wabup Gowa Minta Layanan Koperasi Melek Teknologi

“Kami juga meminta kepada seluruh jajaran untuk mendukung penuh program pemberantasan korupsi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa,” katanya, Minggu (28/03/2021).

Menurutnya, pertemuan kali ini sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Tematik  PBJ 2021 dan UKPBJ se-Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana dalam rapat tersebut dikatakan ada delapan area intervensi utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di pemerintah daerah.

“Makanya melalui hal ini maka pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan fungsi pengawasannya,” katanya.

Baca Juga : Kabupaten Gowa Jadi Lokasi Pelaksanaan KKN Mahasiswa Muhammadiyah dan Aisyiyah di Indonesia

Selain itu, katanya, dengan adanya perubahan indikator pada Monitoring Control for Prevention (MCP) di 2021 ini, maka diharapkan agar pemenuhan dokumen di tahun sebelumnya dapat diintegrasikan ke dalam sistem business proces SKPD dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Sesuai pesan Bapak Bupati Gowa agar koordinasi jangan dijadikan barang mahal. Jika kita rajin berkoordinasi, maka semua urusan bisa menjadi lebih mudah.”lanjutnya.

Dirinya juga mengimbau agar seluruh SKPD terkait untuk segera melaporkan indikator kinerjanya kepada inspektorat selaku penanggung jawab MCP.

Baca Juga : Tembus ke Pelatnas Bulutangkis, Reza dan Sofy Harumkan Nama Sulsel

“Kita harapkan agar pihak Inspektorat dapat lebih aktif menjemput bola, agar setiap indikator yang ada pada SKPD dapat terlaporkan secara tepat waktu. Permasalahan yang ditemukan di lapangan juga harus dicarikan solusinya dan diselesaikan,” tegasnya. (Rhany)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 852-9999-3998