0%
logo header
Minggu, 26 Juni 2022 21:07

Legislator Makassar Imam Musakkar Sosialisasikan Perda Pengendalian da Penjualan Minuman Keras

Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar, saat mensosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Minggu (26/6/2022). (Istimewa)
Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar, saat mensosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Minggu (26/6/2022). (Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, di Hotel MaxOne, Minggu (26/6/2022).

Dalam pemaparannya, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini menyampaikan bahwa minuman beralkohol termasuk hal yang terus diawasi oleh pemerintah. Melalui perda itu, peredarannya diatur ketat.

“Bisa dilihat seperti bab 5 pada perda tersebut. Disetiap pasal yang ada yang mengatur terkait pengawasan dan peredarannya. Seperti penjualan langsung dan minum di tempat hanya dibolehkan untuk hotel dan bar,” jelasnya.

Baca Juga : Bahas Program Lorong Wisata, Rudianto Lallo Silaturahmi dengan RT/RW di Tallo

Begitupula dengan lokasinya. Ia mengingatkan agar tempat penjualannya tidak berdekatan dengan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan sekolah.

“Tidak ada yang boleh berdekatan karena bisa menggunakan kenyamanan. Jadi diharap tujuan daripada perda ini dibuat untuk ditaati bersama,” tambah Imam.

Imam juga memperingkatkan soal sanksi terhadap para pelaku usaha minuman beralkohol. Adapun yang bisa dikenakan sanksi misalnya menjual kepada orang dibawah umur 21 tahun.

Baca Juga : Reses, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo Tampung Aspirasi Warga Lakkang Soal Air Bersih dan Limbah Industri

“Ada sanksi dan ada hal yang dilakukan kepada penjual bagi yang melanggar. Banyak macam sanksinya seperti ada sanksi perdata,” tutup Imam.

Terpisah, Humas DPM-PTSP Kota Makassar, Luqmanul Hakim menyebut banyak kasus yang ditemukan terkait pelanggaran oleh pelaku usaha. Khususnya para penjual.

“Karena selain hotel dan bar itu tidak boleh ada minum di tempat sesuai peraturan. Jadi ada beberapa berdasarkan pengawasan kami beberapa waktu yang lalu,” jelasnya.

Baca Juga : Peduli Masa Depan Bangsa, Eric Horas Sosialisasikan Perda Kepemudaan

Luqmanul juga mengatakan bahwa kini pemerintah kota lebih selektif dalam memberikan izin penjualan minuman beralkohol. Misalnya melihat lokasi mereka menjual.

“Secara selektif kita memberikan izin. Kita tidak mau tujuan dari perda ini diabaikan oleh pelaku usaha,” tambahnya.

Kasubag Tata Usaha DPRD Makassar, Ikhsan Ashari menambahkan bahwa peran masyakarat juga diperlukan. Mereka punya tugas sebagai pengawas.

Baca Juga : Sosialisasi Perda, Eric Horas Ingatkan Hak-hak Penyandang Disabilitas

“Fungsi kita sebagai masyakarat di lingkungan kita adalah fungsi kontrol sosial. Bandingkan dengan efek apa yang dihasilkan dari penjualan yang tidak terkontrol,” ujarnya.

Ikhsan juga meminta masyakarat apabila ada pelaku usaha minuman beralkohol yang melanggar untuk segera dilaporkan. “Bisa melalui aparat penegak hukum, RT RW, atau pak lurah,” tutupnya. (*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646