REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas memastikan masyarakat dapat menikmati langsung hasil pembangunan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Untuk mewujudkan hal tersebut, Edward Horas pun turun langsung melaksanakan kegiatan pengawasan APBD Sulsel tahun anggaran 2026 di Jalan Lamaddukelleng, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Selasa (19/5/2026).
Pada kesempatan itu, legislator Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel tersebut menjelaskan terkait berbagai program pembangunan pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, hingga pengelolaan potensi daerah. Menurut Edward Horas, pemerintah terus mendorong pembangunan jalan, peningkatan fasilitas publik, serta pengembangan sektor ekonomi melalui dukungan anggaran yang besar.
Baca Juga : Turun Langsung Lakukan Pengawasan APBD, Edward Horas Pastikan Data Sesuai Kondisi Riil
“Saat ini ada sejumlah ruas jalan dan fasilitas umum yang menjadi perhatian dalam pengawasan APBD agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Selain itu, DPRD juga memiliki tugas untuk mengawal berbagai aspirasi warga agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan program kedepannya,” kata Edward Horas.
Lebih lanjut, sekretaris Komisi A DPRD Sulsel itu menuturkan bahwa tugas utama seorang anggota DPRD adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Edward Horas juga menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kegiatan pengawasan APBD dapat menjadi sarana untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan warga,” tutupnya.
Pada momen tersebut, sejumlah warga setempat juga meminta perhatian pemerintah terhadap peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi generasi muda. Menurut warga, banyak anak muda yang memiliki potensi dan kemauan untuk berkembang, namun terkendala biaya dan kesempatan mengikuti pelatihan.
Mereka berharap pemerintah dapat menghadirkan lebih banyak program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan pemuda agar mereka memiliki kemampuan kerja dan peluang usaha yang lebih baik di masa mendatang. (*)
