REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nur Hasbiah Main menyoroti belum optimalnya pemanfaatan aset daerah yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya fasilitas pendidikan dan pelatihan milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja Komisi A DPRD Sulsel bersama BPSDM Sulsel yang membahas evaluasi kinerja serta pemanfaatan aset daerah, Kamis (9/4/2026).
Dalam forum tersebut, Nur Hasbiah menegaskan bahwa sejumlah rekomendasi DPRD Sulsel terkait pemeliharaan dan peningkatan fasilitas penghasil PAD belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah daerah.
Baca Juga : Pesta Siaga Perdana di Gowa jadi Ruang Belajar Nilai-nilai Kepramukaan
“Rekomendasi Komisi A pada LKPJ tahun 2024 terkait pemeliharaan dan peningkatan fasilitas yang berpotensi menghasilkan PAD hingga saat ini belum terealisasi. Bahkan ada yang sudah disampaikan berulang kali sejak periode sebelumnya, namun belum juga dilaksanakan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dinilai luput dari perhatian. Menurutnya, sejak tahun 1978 aset tersebut tidak pernah mendapatkan alokasi anggaran pemeliharaan sehingga kondisinya kini mengalami kerusakan yang cukup parah.
“Aset di TMII sejak 1978 tidak pernah mendapatkan anggaran pemeliharaan. Kondisinya sekarang sudah rusak dan ini tentu perlu menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Baca Juga : Sinergi Kemenkum Sulsel dan Pemkab Sinjai, Dorong Pemanfaatan KI untuk Pemberdayaan Masyarakat
Selain itu, Nur Hasbiah Main menilai sarana dan prasarana di lingkungan BPSDM Sulsel juga membutuhkan pembenahan. Padahal, dengan kapasitas gedung diklat yang cukup besar, fasilitas tersebut memiliki potensi signifikan untuk dimanfaatkan sebagai sumber PAD, khususnya dalam mendukung kegiatan pelatihan bagi instansi pemerintah maupun kabupaten/kota.
“Potensi PAD dari BPSDM ini sangat besar karena dapat memfasilitasi berbagai kegiatan pelatihan. Namun tentu harus didukung dengan perbaikan sarana dan pengelolaan yang lebih profesional,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah provinsi untuk segera melakukan langkah konkret dalam pembenahan aset-aset strategis, baik melalui peningkatan fasilitas, pemeliharaan berkelanjutan, maupun inovasi dalam pengelolaan.
Baca Juga : Muscab PPP se-Sulsel: Kandidat Ketua DPC Diikat Pakta Integritas, Figur Eksternal Wajib Ikut Uji Kelayakan
Rapat kerja ini diharapkan menjadi titik evaluasi bagi BPSDM Sulsel agar dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya, tidak hanya sebagai pusat pengembangan SDM, tetapi juga sebagai salah satu sumber peningkatan PAD bagi Provinsi Sulawesi Selatan. (*)
