REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Industri keuangan syariah nasional menunjukkan kinerja yang tetap positif di tengah tekanan pasar. Hingga September 2026, sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, hingga industri keuangan non-bank (IKNB) syariah juga mencatatkan pertumbuhan positif.
Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hernawan B. Sasongko mengatakan, dari sisi pasar saham syariah mengalami pertumbuhan dua digit sebesar 12,05 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
“Sejumlah indikator industri keuangan syariah masih menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun kinerja pasar saham syariah masih menghadapi tekanan,” katanya, dalam keterangan resminya, kemarin.
Baca Juga : Emban Amanah di MUI Sulsel, Sufriadi Arif Tegaskan Komitmen Mengabdi untuk Umat
Sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) secara year-to-date (ytd) masih mengalami tekanan. Namun, kondisi tersebut tidak terjadi pada seluruh instrumen keuangan syariah.
Sukuk korporasi justru mencatatkan kinerja positif dengan peningkatan sebesar 13,44 persen secara ytd. Sementara itu, Asset Under Management (AUM) Reksa Dana Syariah juga tumbuh 1,92 persen secara ytd.
Dari sektor pembiayaan, per September 2026, pembiayaan perbankan syariah melanjutkan tren pertumbuhan dua digit sebesar 12,05 persen yoy. Adapun piutang pembiayaan syariah turut mengalami pertumbuhan sebesar 7,91 persen yoy.
Baca Juga : Kunjungi Museum Balla Lompoa, Kapolda Sulsel Tanam Pohon Hingga Jelajahi Jejak Sejarah Gowa
“Di sisi lain, OJK juga terus mendorong penguatan industri perbankan syariah melalui percepatan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) atau spin-off,” terangnya.
Sebagai tindak lanjut Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023, sebanyak 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS). Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 perusahaan berencana melakukan spin-off melalui pendirian perusahaan baru, sedangkan 18 perusahaan lainnya akan melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan lain.
Hingga Oktober 2026, belum terdapat tambahan unit syariah yang menyelesaikan proses spin-off, baik melalui pendirian perusahaan baru maupun pengalihan portofolio kepada perusahaan lain.
Baca Juga : Siswa SMA Islam Athirah Bone Menangkan National Essay Competition AAPG UI SC 2026
Dengan demikian, secara kumulatif terdapat 11 perusahaan yang telah menyelesaikan spin-off melalui pendirian perusahaan baru. Sementara itu, 10 perusahaan lainnya telah menyelesaikan pemisahan melalui pengalihan portofolio kepada perusahaan lain.
Selain itu, masih terdapat 11 unit syariah yang sedang menjalani proses spin-off melalui pendirian perusahaan baru.
Lanjut Hernawan, perkembangan ini menunjukkan bahwa industri keuangan syariah nasional masih memiliki ruang pertumbuhan yang cukup besar.
Baca Juga : 25 Brigade Pangan di Gowa Terima Bantuan Alsintan dari Kementan RI
“Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah dan kinerja positif sejumlah instrumen investasi syariah menjadi indikator penting dalam memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.
Sementara, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menyebutkan, industri keuangan syariah nasional tetap positif dan bertahan. Secara total aset industri keuangan syariah hingga periode September 2026 mencapai Rp3.307,73 triliun atau mengalami pertumbuhan 9,82 persen secara tahunan.
“Aset perbankan syariah kita di periode ini sebesar Rp1.108,45 triliun, aset pasar modal Rp2.000,71 triliun, dan aset IKNB syariah sebesar Rp198,57 triliun,” jelasnya, di sela-sela menghadiri Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Makassar, beberapa waktu lalu.
Baca Juga : 25 Brigade Pangan di Gowa Terima Bantuan Alsintan dari Kementan RI
Dalam pertemuan, Friderica juga membahas terkait tantangan utama dalam mendorong pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Dimana, OJK mencatakan ada empat tantangan utama yang perlu diperkuat.
Friderica menjelaskan, kempat tantangan utama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yaitu, pertama, Kapasitas dan Ketahanan Kelembagaan. Sehingga, dalam hal ini perlu adanya penguatan permodalan, sistem kendali internal, dan kualitas sumber daya insani.
“Hal ini tentu harus terus kita kuatkan, kalau di OJK kita kan mengawasi berbagai sektor. Ada perbankan, pasar modal, asuransi dan seterusnya. Itu semua ada roadmap sebagai upaya mendorong penguatan, manajemen risiko dan lain-lain. Jadi ini sangat penting,” jelasnya, dalam kegiatan, kemarin.
Baca Juga : 25 Brigade Pangan di Gowa Terima Bantuan Alsintan dari Kementan RI
Kedua, Diferensiasi, Inovasi dan Daya Saing. Hal ini perlu dipacu dengan menghadirkan berbagai inovasi produk yang kompetitif, mudah digunakan, dan memberikan nilai tambah. Ketiga, Adopsi Pasar dan Keyakinan Konsumen. Kedepannya kita masih perlu mendorong bagaimana penguatan keyakinan dan kemauan masyarakat untuk menjadikan keuangan syariah sebagai pilihan utama.
Keempat, Sinkronisasi Pengaturan dan Koordinasi antar Stakeholder dalam hal ini kementerian dan lembaga lainnya. Penguatan ini perlu sebab sinergi kebijakan agar pelaksanaan inisiatif saling melengkapi dan berdampak optimal.
“Makanya OJK rajin sekali melakukan sinergi dan kolaborasi baik dengan LPS misalnya, dengan kementerian, dengan pemerintah daerah. Khususnya Pemerintah Sulawesi Selatan untuk memaksimalkan hal ini,” ujar Friderica.
Baca Juga : 25 Brigade Pangan di Gowa Terima Bantuan Alsintan dari Kementan RI
Ia mengaku, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia harusnya dapat didorong dengan maksimal. Apalagi, dengan melihat peluang dan potensi besar yang dimiliki Indonesia hingga saat ini.
