REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai penggerak akses keuangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.
Termasuk, dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah melalui pendekatan Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang konkret, terukur, dan berkelanjutan berbasis komoditas unggulan.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Workshop Penguatan Kapasitas TPAKD Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Pengembangan Ekonomi Daerah Komoditas Kakao. Pertemuan ini berlangsung di Aula Asta Cita, di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan.
Baca Juga : OJK Bekali Masyarakat Pesisir Jeneponto Cerdas Kenali Produk dan Layanan Jasa keuangan
Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi OJK, Pemerintah Daerah, TPAKD, industri jasa keuangan, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan produktif, sekaligus memastikan akses keuangan memberikan dampak nyata terhadap pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menekankan bahwa pentingnya penguatan ekosistem pembiayaan yang mampu menjangkau masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
“Penguatan akses keuangan harus diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan,” katanya, dalam pertemuan, kemarin.
Baca Juga : Baruga Market Jadi Wadah Pengembangan UMKM Warga Bukit Baruga Makassar
Menurutnya, TPAKD memiliki posisi strategis untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha dengan kapasitas industri jasa keuangan, sehingga pembiayaan dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Tak hanya itu, pengembangan akses keuangan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan kebutuhan sektor usaha, kemampuan masyarakat, serta keberlanjutan kegiatan ekonomi yang dibiayai.
“Sinergi antara Pemerintah Daerah, OJK, TPAKD, dan industri jasa keuangan menjadi penting untuk memastikan berbagai program peningkatan akses keuangan dapat menjangkau kelompok masyarakat dan sektor usaha yang membutuhkan,” tegas Agusman.
Sementara, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi atas langkah OJK dalam memperkuat kapasitas TPAKD dan mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui kolaborasi dengan industri jasa keuangan dan dunia usaha.
“Perluasan akses keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui penguatan sektor produktif, UMKM, pertanian, perkebunan, serta komoditas unggulan daerah,” ujarnya.
Olehnya, lanjut Wagub Sulsel ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik penguatan TPAKD dan kolaborasi pengembangan komoditas unggulan, salah satunya pada komoditas kakao. Sinergi yang dibangun harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM.
“Potensi ekonomi yang besar perlu didukung dengan akses pembiayaan, pendampingan, penguatan kapasitas, dan akses pasar agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
Baca Juga : First Stringing SUTT 150 kV Bungku-Pelanggan PT ACN Dimulai, PLN Perkuat Sistem Kelistrikan di Sulawesi
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar berbagai potensi ekonomi Sulawesi Selatan dapat dikembangkan secara optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Di tempat yang sama, Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin menegaskan, penguatan kapasitas TPAKD perlu diikuti dengan perubahan paradigma dalam menjalankan fungsi dan perannya di daerah.
“TPAKD hadir sebagai problem solver di daerah. Kita harus mampu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha, kemudian menghadirkan solusi yang konkret melalui sinergi dengan industri jasa keuangan,” katanya.
Baca Juga : First Stringing SUTT 150 kV Bungku-Pelanggan PT ACN Dimulai, PLN Perkuat Sistem Kelistrikan di Sulawesi
Keberhasilan TPAKD bukan hanya diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan akses pembiayaan, produktivitas usaha, dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi, akses keuangan perlu diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Karena itu, program TPAKD perlu disusun berdasarkan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing daerah, dengan target yang jelas serta dampak yang dapat diukur.
“OJK mendorong TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk semakin mengembangkan pendekatan PED dengan mengoptimalkan potensi unggulan masing-masing wilayah,” terangnya.
Melalui pendekatan tersebut, sektor jasa keuangan diharapkan tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pengembangan sektor riil. Kemudian, potensi ekonomi daerah perlu dipetakan, kebutuhan pembiayaan diidentifikasi, kemudian dihubungkan dengan produk dan layanan industri jasa keuangan yang sesuai.
Baca Juga : First Stringing SUTT 150 kV Bungku-Pelanggan PT ACN Dimulai, PLN Perkuat Sistem Kelistrikan di Sulawesi
“Pendekatan berbasis ekosistem tersebut diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara petani, UMKM, lembaga keuangan, offtaker, dan pelaku industri sehingga dukungan pembiayaan dapat menjangkau keseluruhan rantai nilai komoditas,” tegas Muchlasin.
