REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan kelembagaan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal serta mencegah pelanggaran berulang.
Upaya ini salah satunya didorong pada Perusahaan Efek (PE) dan Manajer Investasi (MI). Berbagai upaya yang dilakukan dengan mengenakan sanksi kepada pelaku industri yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Dalam hal ini OJK juga mendorong perbaikan melalui pembinaan, evaluasi penyebab pelanggaran, serta penguatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan,” terang Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi, OJK, Wahyu Budi Satriyo, dalam keterangannya, kemarin.
Baca Juga : Kontingen Gowa Berhasil Bawa 121 Medali di Porprov Sulsel 2026, 34 Diantaranya Emas
Ia menyebutkan, sebagai tindak lanjut atas sejumlah kasus pelanggaran yang melibatkan PE, OJK telah meminta perusahaan terkait untuk melakukan perbaikan. Antara lain, meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kompetensi pegawai untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Selain itu, memperkuat sistem pengendalian internal dan fungsi kepatuhan perusahaan, mengevaluasi penyebab pelanggaran secara menyeluruh serta menetapkan langkah perbaikan untuk mencegah kejadian serupa, dan menyampaikan hasil evaluasi serta pelaksanaan langkah perbaikan kepada OJK.
Sementara, dalam pengawasan MI, OJK terus memperkuat komunikasi secara proaktif dengan asosiasi industri. OJK juga meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan untuk mendorong kepatuhan serta penerapan tata kelola yang baik.
Baca Juga : Emban Amanah di MUI Sulsel, Sufriadi Arif Tegaskan Komitmen Mengabdi untuk Umat
“Langkah tersebut merupakan bagian dari pendekatan pengawasan OJK yang memadukan penegakan hukum, pencegahan, dan perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi risiko pelanggaran berulang,” sebutnya.
Sedangkan, secara umum, OJK terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal untuk menjaga integritas pasar, meningkatkan kepatuhan, dan menjaga kepercayaan publik.
Setiap pelanggaran akan ditindak secara tegas, objektif, dan konsisten, dengan pengenaan sanksi yang proporsional terhadap tingkat keseriusan pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga : Kunjungi Museum Balla Lompoa, Kapolda Sulsel Tanam Pohon Hingga Jelajahi Jejak Sejarah Gowa
Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), di periode ini, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif atas pemeriksaan kasus yang terdiri dari Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp2,23 triliun kepada 169 Pihak, 6 sanksi Pencabutan Izin, 1 sanksi Pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 8 sanksi Pembekuan Izin, 27 sanksi Peringatan Tertulis, serta 5 Perintah Tertulis.
Selama 2026, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp327,70 miliar kepada 790 pihak, dan mengenakan 257 sanksi Peringatan Tertulis. Selain itu, OJK juga mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda Rp500 juta serta 270 sanksi Peringatan Tertulis atas pelanggaran selain keterlambatan non-kasus.
Adapun sepanjang Oktober 2026, OJK mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang PMDK sebesar Rp2,12 triliun, 4 Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin, 2 Sanksi Administratif berupa Pembekuan Izin, serta 9 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis.
Baca Juga : Siswa SMA Islam Athirah Bone Menangkan National Essay Competition AAPG UI SC 2026
Dari total sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2,12 triliun tersebut, denda utama sebesar Rp2,1 triliun dikenakan oleh OJK pada 16 Oktober 2026 kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terkait perdagangan saham DSSA sebesar Rp1,5 triliun serta proses penawaran umum perdana saham BREN sebesar Rp500 miliar dan CUAN sebesar Rp100 miliar. Atas sanksi denda utama sebesar Rp2,1 triliun dimaksud telah dibayar lunas pada 23 Oktober 2026 oleh pihak yang dikenakan denda terkait kasus DSSA dan pada 28 Oktober 2026 oleh pihak yang dikenakan denda terkait kasus BREN dan CUAN.
