OPINI: Edukasi Politik Menghadapi Pilkada Serentak

  • Bagikan

Oleh: Narto (Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Univeraitas Halu Oleo)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, — Sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan yang namanya pemilihan kepala daerah, yang kerapkali disebut oleh masyarakat yaitu Pilkada, dimana para bakal calon akan merebut yang namanya partai sebagai salah satu syarat awal. Setalah meraka mendapatkan rekomendasi partai dan KPU menetapkan sebagai calon, maka para calon tersebut mulai mengatur strategi.

Cobah kita melihat strategi yang selalu/atau sering yang digunakan oleh para calon adalah strategi money politik. Mengapa saya katakan money politik karena dengan adanya money politik parah calon bisa meleluasa dan bisa melakukan apa saja.

Jadi money politik bukan saja dimomentum Pilkada tetapi money poltiki ini digunakan juga di pemilihan Gubernur, pemilihan Anggota DPR atau pun pemilihan Persiden, bukan sja money politik yang sering digunakan tapi jabatan yang diperjual belikan demi kepentingan, dan yang aneh nya ketika seorang salah satu calon yang masi menjabat yang disebut Petahana atau Incumbent, Ia selalu melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana menurut UU posisi mereka harusnya netral dalam kegiatan politik tetapi mereka diberdayakan demi untuk sebuah kemenangan.

Kalau kita melihat secara UUD 1945 tentang pemilihan Umum yang terdapat pada pasal 22E ayat (1)
menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung dan bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun”, Apakah para calon Pilkada nantinya akan sesuai dengan apa yang sesuai dengan UUD 1945.

  • Bagikan