REPUBLIKNEWS.CO.ID, SIDRAP — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar akan mendorong penguatan sektor jasa keuangan melalui akses pembiayaan produktif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidrap.
Hal ini pun dibahas dalam kunjungannya bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) III Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, di Kantor Bupati Sidrap.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin mengatakan, hal ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui penguatan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan di daerah, khususnya Kabupaten Sidrap.
Baca Juga : Upacara HUT RI Ke-81 PLN Se-Regional Kota Makassar Berlangsung Khidmat
Dalam pertemuan membahas sejumlah isu strategis, antara lain, perkembangan ekonomi daerah, optimalisasi pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu instrumen strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.
“Termasuk juga sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah,” katanya, dalam pertemuan, kemarin.
Muchlasin menyampaikan bahwa sinergi antara OJK, pemerintah daerah, kementerian atau lembaga, Industri Jasa Keuangan (IJK), dan seluruh pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam memperkuat ekosistem keuangan daerah yang inklusif dan berdaya saing.
Baca Juga : Merdeka Daya, PLN UID Sulselrabar Ajak Masyarakat Manfaatkan Diskon 50 Persen Tambah Daya
Selain itu, melalui penguatan peran TPAKD, OJK terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta memastikan tersedianya produk dan layanan jasa keuangan yang legal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Muchlasin.
Selain membahas pelaksanaan program TPAKD, pertemuan tersebut juga menjadi forum evaluasi terhadap perkembangan penyaluran KUR di Kabupaten Sidrap. Para pihak sepakat bahwa penyaluran KUR perlu terus diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang memiliki potensi meningkatkan kapasitas usaha, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif menyampaikan apresiasi atas inisiatif OJK Sulselbar bersama Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Perwakilan LPS III Sulampua dalam memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidrap.
Menurutnya, kolaborasi yang telah terjalin perlu terus diperkuat, khususnya dalam mendukung pengembangan komoditas unggulan Kabupaten Sidrap yang terdiri dari sektor pertanian pada komoditas beras, dan peternakan (telur), melalui peningkatan akses pembiayaan, penguatan literasi dan inklusi keuangan, serta optimalisasi berbagai program strategis, termasuk KUR dan program TPAKD.
“Sinergi ini diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan formal bagi masyarakat dan pelaku UMKM, meningkatkan daya saing sektor unggulan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Baca Juga : Upacara HUT ke-81 RI, Gubernur Sulsel Gaungkan Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045
Melalui audiensi tersebut, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung implementasi berbagai program strategis di sektor jasa keuangan.
Penguatan sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan produktif, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di daerah, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
