REPUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU — Pemalangan akses jalan di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, yang telah berlangsung lebih dari sepekan, memicu keresahan pekerja lokal. Ribuan pekerja menuju Awak Mas Project disebut terdampak akibat akses menuju tempat kerja terhambat.
Aliansi Karyawan Lokal Awak Mas Project (AKAL AMP) pun turun menggelar aksi demonstrasi di tiga titik. Di Polres Luwu, DPRD Luwu dan kantor bupati Luwu, Senin, 12 Oktober 2026. Mereka mendesak pihak-pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk mengakhiri pemalangan dan membuka kembali akses jalan.
Jenderal Lapangan AKAL AMP, Anggi Al Jihad Al Ghazali, mengatakan tindakan pemalangan oleh sekelompok orang di Rante Balla telah menghambat mobilitas ribuan pekerja yang hendak menuju tempat kerja.
Baca Juga : Pemangku Adat Rante Balla Bantah Klaim Sepihak, Pemalangan Dinilai Rugikan Warga
Menurut Anggi, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepentingan pekerja lokal yang menggantungkan penghidupan pada pekerjaan di kawasan proyek.
Pemalangan yang berlangsung lebih dari sepekan itu menempatkan para pekerja dalam situasi yang tidak menentu. Terhambatnya akses menuju lokasi kerja berpotensi mengganggu aktivitas operasional sekaligus menimbulkan dampak ekonomi bagi pekerja dan keluarga mereka.
“Pemalangan yang dilakukan sekelompok orang di Rante Balla telah menghambat akses ribuan pekerja menuju tempat kerja,” ujar Anggi.
Baca Juga : Maklumat Kedatuan Luwu Tak Mengenal ‘Anak Adat’, Klaim Rante Balla Dipertanyakan
Bagi pekerja lokal, akses jalan bukan sekadar jalur transportasi. Akses tersebut merupakan bagian penting dari keberlangsungan pekerjaan dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar wilayah proyek.
Karena itu, AKAL AMP mendesak agar persoalan pemalangan segera ditangani. Mereka meminta pihak terkait tidak membiarkan situasi tersebut berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.
Pekerja Lokal Jangan Jadi Korban Konflik
Baca Juga : Kedatuan Luwu Tegaskan Tak Kenal Istilah ‘Anak Adat’, Klaim Rante Balla Disorot
Persoalan pemalangan akses jalan di Rante Balla juga memperlihatkan pentingnya penyelesaian sengketa secara terukur dan sesuai ketentuan hukum. Apa pun persoalan yang melatarbelakangi pemalangan, kepentingan pekerja dan masyarakat luas perlu menjadi perhatian.
Jika terdapat sengketa lahan atau klaim hak tertentu, penyelesaiannya perlu ditempuh melalui dialog dan mekanisme hukum yang berlaku. Persoalan tersebut tidak semestinya dibiarkan berkembang hingga menghambat mobilitas pekerja dalam waktu berkepanjangan.
Aparat kepolisian dan pihak terkait diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing, sehingga persoalan yang terjadi tidak semakin meluas dan merugikan masyarakat.
Baca Juga : Akademisi: Klaim Tanah Adat Harus Bersifat Komunal, Bukan Individual
Bagi AKAL AMP, tuntutan pembukaan akses jalan menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kepastian bagi pekerja lokal. Setelah lebih dari sepekan menghadapi hambatan akses, para pekerja membutuhkan langkah nyata agar aktivitas kerja dapat kembali berjalan.
Kini, penyelesaian pemalangan Rante Balla menjadi ujian bagi seluruh pihak untuk mengedepankan dialog, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai pekerja lokal terus menanggung dampak dari persoalan yang belum menemukan jalan keluar. (*)
