OPINI: Mengembalikan Keyakinan Publik Terhadap Praktik Jurnalisme (Pers)

  • Bagikan

Oleh: Novaldin Asman (Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Kosentrasi Komunikasi Publik, Pasca Sarjana UHO)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, — Aktivitas Jurnalisme (Pers) selalu diharapkan mampu mengemban tugasnya sebagai penyedia informasi berkualitas atas persoalan publik, ditengah goncangan terhadap Jurnalisme sebagai sebuah prinsip, profesi, identitas maupun organisasi, jurnalisme juga mengalami krisis kepercayaan. Merebaknya disinformasi, misinformasi maupun utaran kebencian mengindikasikan beralihnya khalayak untuk mendapatkan berita. Akan tetapi, disinformasi digital

justru cenderung menuntut hadirnya jurnalisme berkualitas di tengah

masyarakat kita. Sebab, ke manakah publik akan mencari informasi pembanding untuk meme hoax selain dari sebuah proses pemeriksaan fakta yang ketat oleh komunitas yang dipercayai?

Retorika tersebut sejatinya mengandung dua unsur yang perlu diperiksa lebih lanjut, kredibilitas dan keyakinan terhadap jurnalisme.

Peran jurnalis sebagai fact-checker atas rumor yang tersebar di publik sesungguhnya bukanlah pengetahuan baru bagi jurnalis. Memverifikasi informasi dan memeriksa kebenaran serta kesahihan klaim-klaim dari narasumber atau konten suatu dokumen merupakan aktivitas integral dalam jurnalisme. Bedanya, fact-checking dalam penggunaan populer akhir-akhir ini merujuk pada aktivitas memeriksa ketelitian, kesahihan dan ketepatan dari sebuah konten yang seakan non-fiksional yang tersebar di publik dalam beragam genre maupun melalui berbagai platform terutama digital. Berbagai media daring ( online ) telah turut melibatkan diri dalam fact-checking tersebut. Akan tetapi, fungsi itu tidak cukup untuk membuat publik kembali ke jurnalisme dan memercayai media pers. Lantas, apakah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari proses jurnalistik dan untuk membangun kepercayaan?

Secara akademik, diskusi tentang bagaimana membangun kepercayaan dan mempertahankan kredibilitas serta kualitas jurnalisme di era digital masih terus berlangsung. Lebih jauh lagi, tanpa mengesampingkan faktor-faktor struktural penghambat praktik-praktik jurnalisme bersetia pada publik, banyak jurnalis telah menyadari pentingnya meyakinkan pembaca dan masyarakat bahwa jurnalisme adalah kredibel. Untuk membangun kepercayaan tersebut, eksperimen jurnalistik berkonsentrasi pada dua prinsip, yakni transparansi dan partisipasi.

Prinsip transparansi menuntut jurnalisme untuk membuka sumber-sumber pendanaan produksi berita, menjelaskan proses kerja

redaksional dan pemilihan berita, mengakui apabila ada kesalahan-kesalahan dalam proses jurnalistik. Dengan memberitahukan kepada publik siapa sosok dan organisasi di balik berita, bagaimana berita diproduksi,

siapa sumber dan apa saja bahan berita, serta terbuka terhadap segala bentuk koreksi dari khalayak melalui kolom komentar atau sejenisnya. Alih-alih dinilai positif, transparansi yang menuntut partisipasi pengguna justru dievaluasi secara negatif. Meski begitu, menyediakan hyperlink ke sumber-sumber orisinal, menjelaskan proses seleksi dan framing berita, serta memperbaiki kesalahan-kesalahan dipandang positif oleh khalayak. Pada situasi rutin transparansi tidak menjadi salah satu faktor khalayak memercayai produk jurnalistik atau organisasi berita, namun khalayak cenderung ingin melihat transparansi media berita manakala

krisis melanda media tersebut. Baik jurnalis maupun pengamat harus mencermati jenis transparansi apa yang dapat melayani kebutuhan publik pada berbagai situasi.

Transparansi didukung oleh prinsip partisipasi, yaitu memberikan pembaca suara pada produksi dan pos-produksi berita, terutama dalam hal membuat keputusan-keputusan redaksional juga bisnis, menyertakan keahlian-keahlian pembaca dalam melaporkan, melakukan verifikasi, maupun menyunting dan mengkoreksi berita. Jurnalisme profesional perlu membuka diri terhadap

kemungkinan terciptanya “jurnalisme baru” yang memperbesar

keterlibatan khalayak produksi maupun pos-produksi berita, serta meninggalkan tradisi jurnalisme yang eksklusif, elitis, dan berpendekatan “top down” .

Jurnalisme tak lagi tentang segelintir orang menceramahi khalayak, melainkan bercakap-cakap dengan masyarakat, dan melibatkan masyarakat pada

“gatewatching” .

Mengembalikan kepercayaan publik terhadap praktik Jurnalisme bukanlah

pekerjaan mudah dan instan, dan menguatnya kepercayaan tersebut belum tentu berkontribusi signifikan pada pembatasan efek negatif disinformasi digital di tengah masyarakat yang terpengaruh politik populis. Akan tetapi, momentum tersebut harus dimanfaatkan oleh Jurnalisme untuk merenungkan ulang perannya dalam membangun demokrasi sehat. Media pers baik Cetak, Elektronik maupun Online berpeluang memberikan solusi integral dan komprehensif. Sebab melalui Media, masyarakat, politisi, dan pemangku kebijakan dapat berdialog secara terarah dan sehat mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan dan problem bersama.

  • Bagikan