OPINI: Uang Kuliah Mencekik

  • Bagikan
(Ist)

Oleh: Arman Sine (Mahasiswa Sosiologi Agama, UIN Alauddin Makassar)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, – Pendidikan sangatlah bereparan penting dalam memajukan kehidupan bernegara dan berbangsa. Bangsa Indonesia mempunyai komitmen besar dalam pendidikan yang tertuang pada UUD 1945 pada Aline ke IV yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus ditinjau untuk mencapai suatu harapan serta tujuan pendidikan nasional. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bidang pendidikan ini adalah kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Kebijakan tentang UKT diterapkan berdasarkan Permendikbud Nomor 55 tahun 2013 yang telah terjadi perubahan pada Permen No 73 tahun 2013. Tujuan diterapkannya sistem UKT yaitu untuk meringankan beban mahasiswa dalam pembiayaan selama pendidikan (kuliah).

UKT adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap semester. UKT sendiri dibagi ke dalam beberapa kelompok tergantung masing-masing kampus dalam pembagian kelompok tersebut.

UKT yang diberlakukan di setiap universitas negeri (kampus) di seluruh Indonesia adalah kebijakan yang ditujukan untuk lebih membantu dan meringankan biaya pendidikan mahasiswa. Istilahnya sistem UKT ini menggunakan sistem Subsidi Silang.

Dengan sistem ini, Penetapan uang kuliah tunggal memberikan kemudahan untuk memprediksi pengeluaran biaya kuliah mahasiswa tiap semester. Sehingga pada akhirnya masyarakat dapat menikmati pendidikan lebih murah sesuai dengan kemampuannya tanpa harus memikirkan pungutan yang selalu besar saat diawal perkuliahan dan dipastikan tidak ada biaya tambahan lain-lain lagi.

Jika di cermati, kebijakan UKT yang di keluarkan pemerintah adalah untuk meningkatkan tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan pelayanan dibidang pendidikan uang pangkal yang memberatkan mahasiswa sebagai pengguna layanan pendidikan. Sebelum jauh menelaah kebijakan UKT secara mendalam, coba kita melihat kerangka regulasi dari penerapan UKT.

Berbekal Surat Edaran Dirjen Dikti , UKT menjadi upaya pemerintah untuk menghapus beban uang pangkal yang dirasakan memberatkan finansial mahasiswa, larangan menaikkan SPP mahasiswa, sekaligus penerapan UKT untuk mahasiswa S1 Reguler.

Perlu dipertanyakan apakah Surat Edaran Dikti cukup kuat untuk menjadi kerangka regulasi bagi kebijakan yang berimplikasi serius kepada mahasiswa yang dibebankan biaya UKT dan pengelolaan keuangan PTN? Bahkan, imbauan pelaksanaan UKT sebenarnya sudah dicanangkan sebelum UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) disahkan.

Kemudian aturan mengenai Biaya Kuliah Tunggal ( BKT ) dan UKT diperbaharui dan diatur dalam Permenristek dikti no 22 tahun 2015 dan diperbaharui kembali dalam permenristek dikti no 39 tahun 2016 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negri di lingkungan kementrian riset, tehnologi dan pendidikan tinggi. dan inilah yang menjadi landasansetiap Perguruan Tinggi Negri yang Berbadan Hukum ( PTN-BH) menjalankan regulasi pembayaran uang kuliah.

Di samping kerangka regulasi yang penuh problematik, kebijakan UKT sebenarnya masih menyimpan sejumlah tanda tanya besar, karena fakta dilapangan kita sering dihadapkan dengan ketidakjelasan penentuan besaran UKT oleh pihak birokrat dalam menghitung besaran yang akan dibebankan kepada mahasiswa baru.

Permasalahan tersebut diperparah dengan tidak adanya keterbukaan terkait cara penghitungan serta aliran dana dari UKT ini digunakan untuk apa saja, padahal keterbukaan dalam hal tranparansi dana publik ini wajib dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2010 yang merupakan pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik.

Sudah dapat kita cermati bersama, bagaimana masalah yang terjadi di lapangan. Konsekuensi logis yang diterima dari carut-marutnya penerapan UKT adalah banyaknya mahasiswa yang cuti paksa bahkan di droup out akibat ketidak mampuan membayar UKT.

Bahkan untuk dibeberapa jurusan dan kampus masih sering terjadi adanya pungutan untuk kegiatan sidang, wisuda dan kegiatan lainnya. Padahal, kalau kita baca aturan PERMEN RISTEKDIKTI no 39 tahun 2016 pasal 8 “PTN dilarang memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana untuk kepentingan pelayanan pembelajaran secara langsung”.

Seharusnya, peraturan ini dibaringi pengawasan yang ketat tentang regulasi pembayaran UKT di setiap Universitas Negeri (kampus) terhadap mahasiswa baru, agar pembagian kelompok tepat sasaran bagi mahasiswa yang notebenenya membutuhkan perhatian lebih dalam pembiayaan masa pendidikan dan transparansi setiap indikator dalam menempatkan mahasiswa baru dalam kategori tertentu. Juga, kampus tidak perlu lagi menarik biaya yang lain seperti, KKL, KKN dan bagi mahasiswa baru ada pungutan pada Masa Orientasi Pengenalan Kampus.

Mahaiswa sudah menjerit dengan biaya pendidikan yang saat sanga tinggi. Orang tua mulai kewalahan untuk membiayai kuliah, banyak pelajar tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan permasalaha biaya yang sangat tinngi. Apa bila ini terus dibiarkan, tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak aka tercapai dan kemunduran bangsa akan terjadi dalam waktu cepat atau lambat.

  • Bagikan