REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan pertumbuhan positif terhadap kinerja industri keuangan syariah. Hingga Agustus 2026, total aset industri keuangan syariah mencapai sekitar Rp3.231 triliun atau tumbuh 8,19 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
“Optimistis industri keuangan syariah akan terus bertumbuh sejalan dengan berbagai program dan kebijakan yang telah dijalankan bersama para pemangku kepentingan,” terang Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam keterangannya, kemarin.
Ia menyebutkan, pada pangsa pasar aset keuangan syariah terhadap total sektor jasa keuangan mencapai 11,16 persen. Adapun aset keuangan syariah tersebut terdiri dari aset pasar modal syariah sekitar Rp1.942 triliun, aset perbankan syariah sekitar Rp1.089 triliun, serta aset industri keuangan nonbank (IKNB) syariah sekitar Rp199,7 triliun.
Baca Juga : Emban Amanah di MUI Sulsel, Sufriadi Arif Tegaskan Komitmen Mengabdi untuk Umat
”Dengan modal tersebut, kita memiliki alasan untuk optimistis,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam mendukung pengembangan keuangan syariah, OJK memfokuskan pada empat arah kebijakan. Arah tersebut dimulai pada penguatan struktur industri, diversifikasi dan inovasi produk serta layanan, penguatan inklusi keuangan syariah, dan penguatan sinergi ekosistem keuangan dan ekonomi syariah.
Friderica mengungkapkan, langkah tersebut didukung penguatan regulasi lintas sektor. Antara lain, regulasi terkait produk investasi perbankan syariah, exchange-traded fund (ETF) termasuk ETF Emas Syariah, dan penawaran efek utang dan sukuk secara elektronik.
Baca Juga : Kunjungi Museum Balla Lompoa, Kapolda Sulsel Tanam Pohon Hingga Jelajahi Jejak Sejarah Gowa
“Termasuk pula pelaporan industri penjaminan, serta penilaian tingkat kesehatan dan ketentuan usaha di sektor Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML),” ujarnya.
Lanjutnya, untuk menjawab perkembangan teknologi, OJK mengembangkan kajian prinsip syariah untuk aset keuangan digital, taksonomi Industri Aset Keuangan Digital (IAKD) syariah, serta tokenisasi sukuk bersama Kementerian Keuangan. Sebagai bagian dari pelindungan konsumen, OJK turut memperkuat pengaturan perilaku pengumpul informasi di sektor jasa keuangan.
OJK juga telah mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu terus diperkuat seperti kapasitas dan ketahanan kelembagaan yang belum merata, diferensiasi produk dan inovasi berbasis data serta kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan syariah.
Baca Juga : Siswa SMA Islam Athirah Bone Menangkan National Essay Competition AAPG UI SC 2026
Friderica menambahkan, literasi dan inklusi keuangan syariah akan terus diperkuat melalui peningkatan pemahaman, keyakinan, keterampilan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan syariah.
Hal ini diperlukan, sebab berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan nasional sebesar 93,61 persen, melampaui target RPJMN 2029. Adapun indeks literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,07 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,24 persen.
“Angka ini menunjukkan masih besarnya ruang bagi keuangan syariah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat,” terangnya.
