REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Gerindra, Patudangi Azis, menerima aspirasi Aliansi Mahasiswa Peduli Sulawesi Selatan di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (20/10/2026).
Aksi tersebut menuntut dugaan tunggakan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Sinjai yang disebut belum dibayarkan selama beberapa bulan.
Aspirasi tersebut disampaikan mahasiswa melalui aksi unjuk rasa yang menyoroti pemenuhan hak pegawai serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan pembayaran gaji.
Baca Juga : 100 Hari Pertama, PPP Sulsel Bidik Top of Mind Lewat Aksi Kemanusiaan
Usai menerima aspirasi mahasiswa, Patudangi Azis menegaskan bahwa persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut hak pegawai dan kesejahteraan keluarga mereka.
“Persoalan ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat gaji merupakan hak pegawai yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keluarga,” kata Patudangi.
Ia juga mengapresiasi langkah mahasiswa yang menyuarakan persoalan tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Baca Juga : TNI Membangun Desa Bangun Jalan Tani di Bontonompo, DM: TMMD Harus Berlanjut
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan mahasiswa perlu mendapat tindak lanjut melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pemerintah dapat menemukan solusi yang jelas dan memberikan kepastian penyelesaian.
“Kami mengapresiasi kepedulian adik-adik mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi masyarakat. Aspirasi ini perlu ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar ditemukan solusi yang jelas, sehingga hak para pegawai PPPK dapat segera dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Patudangi menambahkan, penyampaian aspirasi oleh mahasiswa merupakan bagian penting dalam mengawal kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap masukan dan keluhan yang berkaitan dengan pelayanan publik maupun pemenuhan hak pegawai perlu mendapat perhatian.
Baca Juga : OJK Perkuat Praktik Penagihan Lebih Beretika, Profesional dan Bertanggung Jawab
“Suara mahasiswa adalah bagian dari kontrol sosial, dan setiap aspirasi masyarakat patut didengar serta diperjuangkan,” tegasnya.
Dalam tuntutannya, Aliansi Mahasiswa Peduli Sulawesi Selatan mendesak DPRD Sulsel segera menindaklanjuti dugaan tunggakan gaji PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Sinjai melalui koordinasi resmi dengan DPRD Kabupaten Sinjai dan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
Mahasiswa juga meminta DPRD Sulsel memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan perwakilan PPPK Paruh Waktu, pemerintah daerah, serta perangkat daerah yang menangani urusan keuangan dan kepegawaian.
Baca Juga : Kalla Toyota Catat Penjualan Oktober 2026 Melambung, Mobil Bekas Capai 224 Unit
Melalui forum tersebut, mahasiswa berharap seluruh pihak dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab dugaan keterlambatan pembayaran sekaligus menyampaikan langkah penyelesaian yang konkret.
Selain itu, mereka mendesak DPRD Sulsel memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan pemerintah daerah menindaklanjuti persoalan tersebut. (*)
