Barru — Pemerintah Kabupaten Barru menyerahkan hibah asrama atau mess untuk Kejaksaan Negeri Barru sebagai upaya memperkuat sinergi penegakan hukum dan meningkatkan kinerja aparatur.
Fasilitas tersebut diresmikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, di kompleks Kantor Kejari Barru, Jalan Sultan Hasanuddin, Rabu (8/4/2026).
Kepala Kejaksaan Negeri Barru, Erik Yudistira, mengatakan asrama ini merupakan hibah dari Pemkab Barru yang bersumber dari APBD 2025 dengan kapasitas 16 kamar. Fasilitas ini diperuntukkan bagi pegawai, baik yang sudah berkeluarga maupun lajang, dengan sistem dua orang per kamar sesuai gender.
Baca Juga : Bupati Barru Buka Peluang Kolaborasi dengan Kampus dan BRIN Kembangkan Potensi Daerah
“Asrama ini menjadi bagian dari program zero in the cost, sehingga ke depan tidak ada lagi pegawai yang mengontrak di luar. Mereka bisa lebih fokus menjalankan tugas,” ujarnya.
Fasilitas asrama juga didukung kontribusi berbagai pihak, termasuk CSR Bank Sulselbar berupa tempat tidur dan gorden, serta pengadaan pendingin ruangan melalui iuran pegawai.
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menegaskan hibah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung aparat penegak hukum sekaligus bagian dari pelaksanaan visi pembangunan daerah.
Baca Juga : Hadiri HBDI ke-118, Bupati Barru Dukung Senam Taichi Jadi Agenda Rutin Car Free Day
“Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagian dari upaya menghadirkan Barru yang berkeadilan, maju, dan sejahtera,” ujarnya.
Bupati juga menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mengawal jalannya pemerintahan, khususnya penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
Ia mengapresiasi soliditas Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah. Dengan mengusung tagline “Singgah di Barru”, ia menegaskan Barru sebagai daerah terbuka dan berkembang.
Baca Juga : Sambut HBDI ke-118, Bupati Barru Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat Lewat Senam Tai Chi
Sementara itu, Didik Farkhan Alisyahdi memaparkan tiga program prioritas kejaksaan, yakni peningkatan pelayanan publik, optimalisasi penanganan perkara, dan penyediaan hunian bagi pegawai.
“Pelayanan publik menjadi fokus utama, termasuk layanan saksi agar lebih nyaman dan layak,” ujarnya.
Dalam penanganan perkara, ia menegaskan kehadiran kejaksaan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk melalui penyelamatan aset negara.
Baca Juga : Pemkab Barru Gandeng STIA LAN Makassar, Perkuat Inovasi Daerah dan Tata Kelola Desa
“Kehadiran jaksa tidak boleh menimbulkan ketakutan. Namun jika ada pelanggaran, akan kami tindak tegas,” tegasnya.
Ia juga menilai penyediaan hunian bagi pegawai penting untuk mendukung mobilitas tugas dan meningkatkan kinerja.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Barru, pimpinan OPD, serta jajaran Kejaksaan.(*)
