REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Sebagai bentuk komitmen serius dalam memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan hingga 30 Oktober 2026, Penyidik OJK telah menyelesaikan sebanyak 191 perkara.
Ratusan perkara tersebut berasal dari berbagai sektor industri jasa keuangan. Mulai dari industri Perbankan, Pasar Modal, Derivatif Keuangan, dan Bursa Karbon (PMDK), Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), dan Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).
“Dari 191 perkara yang telah P21 ini terdiri dari 152 perkara perbankan, 9 perkara PMDK, 25 perkara PPDP, serta 5 perkara PVML,” terang Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti Sasongko, dalam keterangan resminya.
Baca Juga : 100 Hari Pertama, PPP Sulsel Bidik Top of Mind Lewat Aksi Kemanusiaan
Lanjutnya, dari total perkara yang telah diselesaikan tersebut, sebanyak 169 perkara telah diputus oleh pengadilan. Rinciannya, 163 perkara telah memperoleh ketetapan hukum tetap atau inkracht, sementara 4 perkara masih dalam tahap banding dan 2 perkara lainnya dalam tahap kasasi.
“Data tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi penyidikan OJK dalam mendukung penguatan penegakan hukum di sektor jasa keuangan,” terangnya.
Sebagai bagian dari tindak lanjut proses penyidikan, OJK juga telah menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti atau Tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum, di Kejaksaan Negeri Batu pada 30 Oktober 2026 lalu.
Baca Juga : TNI Membangun Desa Bangun Jalan Tani di Bontonompo, DM: TMMD Harus Berlanjut
Kedua tersangka tersebut masing-masing berinisial ZNA yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR DCN dan APW selaku Direktur PT BPR DCN.
Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut dilakukan setelah Penyidik OJK sebelumnya menyerahkan berkas perkara Tahap I kepada Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, pada 14 Oktober 2026, OJK menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21.
Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap, proses penanganan perkara berlanjut ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya.
Baca Juga : OJK Perkuat Praktik Penagihan Lebih Beretika, Profesional dan Bertanggung Jawab
Hernawan menegaskan, penguatan fungsi penyidikan merupakan bagian dari upaya menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.
“Ini menjadi bagian dari komitmen OJK dalam memastikan setiap dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan ditangani melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutupnya.
