REPUBLIKNESW.CO.ID, MERAUKE — Guna mewujudkan lumbung pangan dunia, kedaulatan pangan di dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, pemerintah pusat (pempus) melaksanakan kebijakan proyek strategis nasional (PSN) dengan pembukaan satu (1) juta hektare sawah baru di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Pencetakan satu juta hektare sawah baru di Kabupaten Merauke akan dilakukan di lima (5) distrik yakni Distrik Ngguti, Kaptel, Tubang, Ilwayab dan Okaba. Proyek strategis nasional (PSN) menjadi salah satu kebijakan utama yang menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, khususnya transformasi infrastruktur yakni prioritisasi program infrastruktur.
Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menerangkan, pelaksanaan pencetakan sawah, pemerintah pusat sepenuhnya membiayai program itu. Pemerintah pusat menugaskan salah satu perusahaan Indonesia yakni PT. Jhonlin Group, sebagai pelaksana pembangunan beragam infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan usaha tani, pelabuhan pertanian, saluran irigasi dan sebagainya.
Baca Juga : Mantan Kadis Pendidikan Merauke Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Honor Guru SD
“Pencetakan satu juta hektare sawah di Merauke ini murni dilakukan oleh negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Lahan sawah dibuka oleh pemerintah, kemudian bibit dan pupuk juga disediakan pemerintah. Nanti masyarakat lokal yang kerja dan hasilnya juga untuk mereka,” terang Mayjen Ahmad Rizal.
“Tetapi karena pemerintah yang membiayai, maka ada bagi hasilnya. 20 persen untuk masyarakat dan 80 persen untuk pemerintah,” sambung Mayjen Ahmad Rizal dalam rapat bersama Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) di Merauke, Kamis (22/08/2024).
Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mempresentasikan kebijakan PSN cetak sawah satu hektare di hadapan pimpinan dan anggota MRP Papua Selatan di Merauke, merespon adanya tuntutan sekelompok masyarakat yang menolak kegiatan PSN di Merauke melalui melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor MRP Papua Selatan.
Baca Juga : 30 Atlet Papua Selatan Dikirim ke PON XXI Aceh – Sumut
Jenderal bintang dua itu diundang oleh MRPS untuk memberikan gambaran dan penjelasan program tersebut, karena selama ini pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi) dinilai belum mensosialisasikan proyek itu dengan berkoordinasi atau menjelaskan kepada MRPS selaku lembaga kultur di Papua Selatan.
“Untuk mendukung program negara ini, pemerintah bekerjasama dengan pengusaha lokal, Haji Isam dari PT Jhonlin Grup untuk membangun infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan usaha tani, jalan penghubung, dermaga pertanian dan saluran irigasi. Jalan dan dermaga untuk akses masuk alat-alat pertanian. Lebih dari itu, jalan dan dermaga itu untuk masyarakat, mempermudah akses masyarakat di sana,” ucapnya.
Mayjen Ahmad Rizal menegaskan, proyek pertanian satu juta hektar sawah yang sedang dikerjakan itu bukan proyek swasta, tetapi murni dilakukan negara untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, terlebih khusus bagi masyarakat di empat distrik yang menerima manfaat. Bahkan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto menargetkan Indonesia kedepannya akan menjadi lumbung pangan dunia dengan proyek satu juta hektar lahan padi di Merauke.
Baca Juga : Apolo Safanpo Ajak Masyarakat Papua Selatan Ciptakan Pilkada Damai
Dalam presentasenya, Mayjen TNI Ahmad Rizal menggambarkan nilai ekonomi atau keuntungan masyarakat dari program tersebut, seperti menerima manfaat dari infrastruktur yang dibangun (jalan dan dermaga), dan masyarakat juga menikmati bagi hasil pertanian pemerintah.
“Itu hasil dari penjualan beras yang diproduksi di empat distrik tersebut. Penyerapan beras dilakukan oleh pemerintah melalui Bulog. Jadi bukan oleh swasta atau tengkulak yang beli di sana, itu tidak diperbolehkan. Karena negara yang membiayai, dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Ia berharap seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke dan pemangku kebijakan terutama pemerintah daerah (Pemprov maupun Pemkab), MPRS dan DPRD mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut. Mengingat, proyek itu sejatinya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Pemimpin di daerah juga diharapkan sejalan atau linear dengan program yang digulirkan pemerintah pusat.
Baca Juga : PKS Pastikan Kemenangan Setiap Paslon Usungannya di Pilkada se-Papua Selatan
“Pemerintah daerah harus perbanyak sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebenar-benarnya program ini dilaksanakan negara dan untuk kesejahteraan masyarakat,” pesan Mayjen Ahmad Rizal dengan nada tegas. (*)
