REPUBLIKNEWS.CO.ID, JOMBANG — Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Tujuannya untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjelaskan, program PESIAR ini dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah setempat, guna mencapai target minimal 98 persen penduduk sebagai peserta JKN sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024.
“Capaian Universal Health Coverage (UHC) melalui Program JKN juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa,” katanya dalam keterangannya, Kamis (31/08/2023).
Baca Juga : Masyarakat Barru Inginkan Andi Sudirman Kembali Pimpin Sulsel
Lanjutnya, di mana satu SDGs Desa yaitu Desa Peduli Kesehatan memiliki 15 program prioritas. Salah satunya yaitu BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen cakupan penduduk desa sebagai peserta JKN.
Tak hanya itu, program PESIAR ini juga dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. Di mana menginstruksikan kepada 30 kementerian, lembaga, dan termasuk bupati atau wali kota.
“Dimana dalam instruksi ini mereka diminta untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing,” jelas Ghufron.
Baca Juga : Digelar 3 Kali, Ini Jadwal Debat Publik Cagub dan Cawagub Papua Selatan
Selaras dengan hal tersebut, BPJS Kesehatan telah bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), dan Kementerian Dalam Negeri
untuk memperluas dan meningkatkan partisipasi peserta JKN hingga di tingkat desa dan kelurahan
melalui kegiatan PESIAR.
Selain itu, Kementerian Desa dan PDTT juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 yang menginstruksikan
penggunaan Dana Desa untuk kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi terkait Program JKN di
masyarakat desa.
“Nantinya, proses pemetaan ini akan dibantu oleh Agen PESIAR yang ditunjuk oleh pemerintah desa
untuk melakukan pemetaan data penduduk di desa tertentu, penyisiran wilayah berdasarkan hasil pemetaan, serta kegiatan advokasi dan sosialisasi yang melibatkan aparat desa. Kemudian, hasil dari advokasi akan dijadikan dasar untuk pendaftaran peserta JKN,” tambahnya.
Baca Juga : Progres Pembangunan Jembatan dalam Program TMMD ke-122 Sudah Capai 37 Persen
Sebelumnya, BPJS Kesehatan juga telah menjalankan pilot project di 126 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Meski terdapat tantangan, pihaknya optimis dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, program PESIAR mampu mendorong percepatan capaian UHC demi memberikan perlindungan kesehatan seluruh penduduk di tingkat desa.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan MoU antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Desa dan PDTT, Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama antara BPJS
Kesehatan dengan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan-Kemendes PDTT, dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Jombang.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjelaskan, anggaran negara telah mengalami peningkatan 20 persen dan diperuntukkan untuk masalah kesehatan. Menurutnya, hal ini juga akan memberikan dampak positif kepada penyediaan jaminan
sosial di bidang kesehatan melalui Program JKN.
Baca Juga : Di Hadapan Komunitas Perempuan MAJU Malangke Barat, Abang Fauzi Komitmen Prioritaskan Pendampingan UMKM
“Tujuan keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan muncul pada SDGs Desa. Artinya, BPJS Kesehatan harus dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat, khsususnya bagi warga desa yang masih
miskin,” terangnya.
Di kesempatan yang sama Bupati Jombang Mundjidah Wahab mengapresiasi atas upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan yang telah menjangkau penduduk di desa untuk menjadi peserta JKN melalui Program PESIAR. Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang pun berkomitmen untuk melakukan percepatan jumlah cakupan kepesertaan Program JKN sesuai dengan yang telah direncanakan pada RPJMN di 2024 mendatang.
“Untuk itu, saya berharap dan berpesan kepada seluruh jajaran pemerintahan kecamatan, kelurahan, serta pemerintah desa agar dapat mendukung penuh dan bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar pencapaian dan keberlanjutan UHC di Indonesia dapat segera terwujud melalui pendekatan UHC Desa ataupun kelurahan di Kabupaten Jombang,” sebut Mundjidah.
Baca Juga : Di Hadapan Komunitas Perempuan MAJU Malangke Barat, Abang Fauzi Komitmen Prioritaskan Pendampingan UMKM
Pada kesempatan tersebut, turut hadir pula salah satu Agen PESIAR yang ditugaskan di Desa Losari,
Kecamatan Ploso, Sulastri. Sebagai salah satu Agen Pesiar, Sulastri mengaku progam tersebut merupakan langkah positif yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada penduduk desa yang belum terjamin dalam Program JKN.
Dirinya yang juga menjabat sebagai Kepala Dusun Losari Krajan ini mengaku rutin untuk melakukan pemetaan kepada penduduk desa yang belum terdaftar ke dalam Program JKN. Khusus di Desa Losari trsebut terdapat empat Agen PESIAR.
“Kami juga saling membantu dalam menjalankan tugas, ketika melakukan pemetaan, menyisir bagi penduduk yang belum menjadi peserta, kemudian mengadvokasi hingga melakukan pendaftaran. Meski saya ditugaskan di Desa Losari, tak banyak juga saya ikut membantu melakukan pendaftaran penduduk yang berada di desa lain seperti dari Lamongan, Malang bahkan Kediri,” kata Sulastri.
Baca Juga : Di Hadapan Komunitas Perempuan MAJU Malangke Barat, Abang Fauzi Komitmen Prioritaskan Pendampingan UMKM
Dirinya mengakui dalam mengemban tugasnya, tak sedikit juga ia mendapatkan penolakan. Namun, ia tidak bosan memberikan pemahaman kepada penduduk desa bahwa Program JKN bisa menjadi alat untuk berobat tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun.
“Dengan manfaat yang dihadirkan, kami harap agar Program JKN terus berkelanjutan sehingga bisa terus memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang kian optimal,” terangnya.
