REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia menunjukkan capaian yang cukup tinggi berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.
Dalam survei tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara OJK, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional ini dianggap masih berbanding terbalik dengan kesenjangan berdasarkan wilayah, tingkat pendidikan, kelompok pekerjaan, serta jenis layanan keuangan.
Baca Juga : OJK Dorong Inovasi Keuangan Digital Melindungi dan Bermanfaat untuk Masyarakat
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, hasil pengukuran dengan cakupan yang lebih komprehensif memberikan gambaran mengenai karakteristik literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara lebih mendalam.
Berdasarkan klasifikasi wilayah, masyarakat perkotaan memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan. Indeks literasi keuangan di perkotaan tercatat sebesar 72,54 persen, sedangkan perdesaan 64,42 persen. Sementara indeks inklusi keuangan masing-masing mencapai 95,47 persen dan 90,39 persen.
“Perbedaan ini menunjukkan masih perlunya penguatan akses dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, khususnya di wilayah perdesaan,” katanya, dalam keterangan resminya, kemarin.
Baca Juga : Yakin PSI Tembus Senayan, Jokowi Pamer KTA dan Resmi Tegaskan Diri sebagai Kader
Dari sisi gender, tingkat literasi dan inklusi keuangan laki-laki dan perempuan relatif setara. Indeks literasi keuangan laki-laki mencapai 69,54 persen dan perempuan 69,61 persen. Adapun indeks inklusi keuangan laki-laki sebesar 93,49 persen dan perempuan 93,73 persen.
Berdasarkan kelompok umur, indeks literasi dan inklusi keuangan menunjukkan pola distribusi normal. Kelompok usia produktif 26-35 tahun mencatat indeks tertinggi.
Indeks literasi keuangan kelompok usia 15-17 tahun sebesar 56,04 persen, usia 18-25 tahun 73,32 persen, usia 26-35 tahun 78,70 persen, usia 36-50 tahun 73,81 persen, dan usia 51-79 tahun sebesar 60,01 persen. Sementara itu, indeks inklusi keuangan kelompok usia 15-17 tahun sebesar 89,13 persen, usia 18-25 tahun 95,69 persen, usia 26-35 tahun 96,27 persen, usia 36-50 tahun 94,76 persen, dan usia 51-79 tahun 90,51 persen.
Baca Juga : Ekonomi Makassar Melaju 7,04 Persen, Fraksi PKS DPRD Makassar Puji Kepemimpinan Munafri
“Data tersebut menunjukkan kelompok usia 26-35 tahun menjadi kelompok dengan tingkat literasi sekaligus inklusi keuangan tertinggi,” terang Friderica.
Lanjutnya, disisi tingkat pendidikan juga memiliki hubungan yang kuat dengan literasi dan inklusi keuangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi pula indeks literasi dan inklusi keuangannya.
Indeks literasi keuangan masyarakat yang tidak atau belum pernah sekolah, tidak tamat SD atau sederajat tercatat 45,23 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 59,67 persen untuk lulusan SD, 67,72 persen untuk lulusan SMP, 79,17 persen untuk lulusan SMA, dan mencapai 93,46 persen pada lulusan perguruan tinggi.
Baca Juga : Kontribusi Besar Datang dari Gagasan Bersama, Ilham Ari Fauzi Nyatakan Siap Pimpin ILUNI UI Sulsel
Pola serupa terlihat pada inklusi keuangan. Indeks inklusi kelompok pendidikan terendah tercatat 85,80 persen dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 99,49 persen pada kelompok yang menamatkan perguruan tinggi.
“Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan strategi peningkatan literasi keuangan masyarakat,” katanya.
Berdasarkan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, kelompok pensiunan atau purnawirawan, pegawai atau profesional, serta pengusaha atau wiraswasta mencatat indeks literasi keuangan tertinggi. Masing-masing kelompok tersebut mencatat indeks literasi sebesar 85,15 persen, 85,12 persen, dan 76,51 persen.
Baca Juga : Kontribusi Besar Datang dari Gagasan Bersama, Ilham Ari Fauzi Nyatakan Siap Pimpin ILUNI UI Sulsel
Sebaliknya, kelompok tidak atau belum bekerja, petani/peternak/pekebun/nelayan, serta pelajar/mahasiswa menjadi kelompok dengan tingkat literasi terendah, masing-masing sebesar 53,89 persen, 59,75 persen, dan 62,72 persen.
Untuk indeks inklusi keuangan, pensiunan atau purnawirawan mencatat angka tertinggi sebesar 99,54 persen, disusul pegawai atau profesional 98,89 persen dan pengusaha atau wiraswasta 96,03 persen. Sementara itu, indeks inklusi keuangan kelompok petani/peternak/pekebun/nelayan sebesar 87,82 persen, tidak atau belum bekerja 89,59 persen, serta pelajar/mahasiswa 92,76 persen.
Dari sisi kewilayahan, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi, yakni 84,01 persen. Posisi berikutnya ditempati Kalimantan Selatan sebesar 79,69 persen dan Bali 78,77 persen.
Baca Juga : Kontribusi Besar Datang dari Gagasan Bersama, Ilham Ari Fauzi Nyatakan Siap Pimpin ILUNI UI Sulsel
Untuk inklusi keuangan, DKI Jakarta juga berada di posisi teratas dengan indeks 99,74 persen. Selanjutnya terdapat DI Yogyakarta sebesar 98,74 persen dan Kepulauan Riau sebesar 98,43 persen.
“Hanya saja kami mencatat sejumlah provinsi masih memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan di bawah angka nasional. Kondisi tersebut terutama terlihat di sejumlah provinsi di kawasan Indonesia bagian timur,” tutup Friderica.
