REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi resmi menerima dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pokko dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Penyerahan yang berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kamis, 30 April 2026 lalu. Hal ini menjadi milestone krusial yang menandai kesiapan proyek memasuki tahap konstruksi.
Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, Prasetyo Wiranto, menegaskan bahwa KKPR merupakan instrumen fundamental dalam menjamin kesesuaian tata ruang bagi proyek strategis nasional.
Baca Juga : Husniah Talenrang: Dalam Sinrilik Ada Sejarah Hingga Etika Hidup Orang Gowa
“KKPR ini memastikan seluruh pemanfaatan ruang untuk infrastruktur energi terbarukan berjalan sesuai regulasi dan memiliki kepastian hukum sejak awal. Kami mendukung penuh percepatan proyek PLN,” ujarnya.
General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, menyatakan bahwa terbitnya KKPR menjadi katalis percepatan pembangunan PLTA Pokko.
“Dengan terbitnya KKPR, PLN siap melangkah ke tahap konstruksi. PLTA Pokko akan memperkuat keandalan sistem kelistrikan sekaligus menjadi pilar penting penyediaan energi bersih di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi Bersama Pemprov Sulteng Pacu Investasi Lewat Percepatan Infrastruktur Kelistrikan
Aditya menambahkan, proyek ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan energi yang andal dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, PLN UIP Sulawesi dan Kementerian ATR/BPN juga membahas percepatan penerbitan KKPR untuk proyek-proyek kelistrikan lainnya di wilayah Sulawesi. Sinergi ini menjadi kunci untuk memastikan proyek strategis PLN tahun 2026 berjalan tepat waktu dan selaras dengan rencana tata ruang.
Dengan dikantonginya KKPR PLTA Pokko, PLN UIP Sulawesi menegaskan komitmennya dalam menghadirkan infrastruktur kelistrikan yang andal, ramah lingkungan, dan berbasis kepastian hukum, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi hijau di Sulawesi Selatan.
