0%
logo header
Rabu, 13 September 2023 21:14

Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel Massif Sosialisasikan Layanan Bantuan Hukum Gratis

Chaerani
Editor : Chaerani
Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel saat hadir memberikan sosialisasi terkait informasi pemberian layanan bantuan hukum gratis pada Program Masuk Pagi, Radio Venus Makassar 97,6 FM, kemarin. (Dok. Humas Kanwil Kemenkumham Sulsel)
Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel saat hadir memberikan sosialisasi terkait informasi pemberian layanan bantuan hukum gratis pada Program Masuk Pagi, Radio Venus Makassar 97,6 FM, kemarin. (Dok. Humas Kanwil Kemenkumham Sulsel)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel melalui Bidang Hukum secara massif memberikan sosialisasi seputar Layanan Bantuan Hukum Gratis. Sosialisasi ini pun dimanfaatkan melalui berbagai platfrom media, baik cetak, online, hingga radio.

Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel Andi Haris mengatakan, bantuan hukum gratis ini merupakan implementasi atas lahirnya Undang-Undang (UU) No 16/2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah (PP) No 42/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum merupakan program nasional, dimana pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dalam hal ini Kanwil Kemenkumham Sulsel sebagai perpanjangan tangan dari Kemenkumham RI, yakni Unit Eselon I Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Baca Juga : 2.145 Atlet Berlaga di Pekan Olahraga NIPAH 2024, Anak-Anak Ikut Serta

“Bantuan hukum gratis adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin. Adapun PBH dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum melalui advokat yang telah terakreditasi oleh Kemenkumham. Sedangkan peran pemerintah yaitu mengawasi dan memberikan anggaran penggantian atas bantuan hukum yang diberikan kepada LBH tersebut,” jelas Haris saat mengisi Program Masuk Pagi, Radio Venus Makassar 97,6 FM, kemarin.

Ia menjelaskan, program bantuan hukum gratis telah berjalan sejak 2013 lalu. Program tersebut pun tidak hanya mencakup masalah litigasi saja (pidana, perdata, dsb), tetapi juga memberikan layanan bantuan hukum non litigasi. Layanan bantuan hukum non litigasi ini justru menarik bagi masyarakat karena dapat menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan.

Penyelesaian kasus hukum non litigasi ini berupa konsultasi, investigasi perkara, mediasi, negosiasi, dan drafting dokumen.

Baca Juga : Survei Terbaru LSI Network untuk Pilkada Bone 2024, Popularitas dan Elektabilitas Yasir Machmud Tertinggi

“Pemerintah memberikan layanan bantuan hukum non litigasi dengan harapan bagaimana pelaku atau pihak yang bermasalah dengan hukum dapat dilakukan pendampingan di luar pengadilan. Program bantuan hukum tidak hanya memberikan kepada tergugat, tetapi juga memberikan kepada penggugat yang ingin mendapatkan layanan bantuan hukum segera,” jelasnya.

Di Sulawesi Selatan sendiri, lanjut Haris, terdapat 30 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tersebar di 24 kabupaten dan kota Sulawesi Selatan. Namun keberadaan OBH tersebut belum merata memebrikan akses keadilan bagi masyarakat dikarenakan masih ada OBH di beberapa kabupaten dan kota yang belum lolos pada saat Kanwil Kemenumham Sulsel melalukan verifikasi-akreditasi.

“Kami berharap di 2024 nanti, harapan pemerintah terkait akses keadilan akan merata ke seluruh masyarakat di Sulsel dan nanti akan ada OBH terbaru yang terakreditasi oleh Kanwil Kemenkumham Sulsel,” harapnya.

Baca Juga : Awasi Mutarlih, Ketua Bawaslu Sulsel Beri Penguatan Jajaran Adhock di Pinrang

Sementara, Penyuluh Hukum Ahli Muda Nasruddin menjelaskan, tata cara memperoleh bantuan hukum gratis yaitu dengan pemohon mendatangi OBH terdekat domisili.

“Kita ungkapkan persoalan hukum kita. Nanti pihak OBH akan menyaring bantuan hukum yang diberikan sesuai permohonan yaitu litigasi atau non litigasi. Selanjutnya, tiga hari kemudian, harus ada jawaban dari OBH apakah menerima permohonan atau menolak karena ada kemungkinan ditolak dikarenakan tidak sesuai dengan visi-misi OBH terkait,” katanya.

Disamping itu, Lanjut Nasruddin, pemohon harus melampiran identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Pemohon juga harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang atau surat bukti lain seperti Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin (Raskin), dan lainnya.

Baca Juga : Dilantik Kembali Jadi Ketua PMI Sulsel, Adnan: Kolaborasi untuk Kemanusiaan

“Jika tidak ada, pihak OBH dapat memberikan bantuan untuk mengurusi surat keterangan miskin tadi. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat dimudahkan karena memang tujuan OBH adalah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” katanya.

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak memberikan apresiasi dan dukungan dengan adanya program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut. Apalagi, pemberian bantuan hukum merupakan perwujudan dari pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Pasal tersebut menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindugnan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. UUD 1945 mengkualifikasikan hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia,” ungkap Liberti singkat.

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646