REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga saat ini telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebanyak 552 TPAKD di 38 provinsi yang menjangkau 514 kabupaten dan kota.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, keberadaan TPAKD menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan, serta mengembangkan program yang sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.
Apalagi, program TPAKD mendukung program Asta Cita Pemerintah serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045. Dimana, memperluas akses keuangan masyarakat sebagai upaya mendorong pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : Emban Amanah di MUI Sulsel, Sufriadi Arif Tegaskan Komitmen Mengabdi untuk Umat
“TPAKD mendukung program Asta Cita, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita sudah memiliki 552 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” katanya, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2026, di Jakarta, kemarin.
Ia menjelaskan, berbagai program TPAKD telah menunjukkan capaian konkret dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Pertama, Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan kredit sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur.
Kedua, Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur. Ketiga, Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah mencapai 59,36 juta rekening, setara dengan 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia.
Baca Juga : Kunjungi Museum Balla Lompoa, Kapolda Sulsel Tanam Pohon Hingga Jelajahi Jejak Sejarah Gowa
Keempat, Program Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal, sekaligus mendukung penyaluran bantuan pemerintah.
Selain itu, hingga 2026, OJK telah melaksanakan 135 program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di tingkat desa. Program ini mengintegrasikan literasi keuangan, digitalisasi transaksi, pencocokan usaha dengan sumber pembiayaan (business matching), pendampingan usaha, dan pemasaran produk unggulan perdesaan.
Sementara , pelaksanaan program EKI telah menghasilkan pembukaan lebih dari 174 ribu rekening tabungan, pembentukan 455 agen Laku Pandai, serta penyaluran kredit atau pembiayaan kepada lebih dari 18 ribu debitur.
Baca Juga : Siswa SMA Islam Athirah Bone Menangkan National Essay Competition AAPG UI SC 2026
“Program ini juga mendorong perluasan akses investasi, asuransi, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan digitalisasi transaksi bagi pengusaha UMKM,” jelasnya.
Lanjut Friderica, TPAKD juga didorong untuk bersinergi dengan program prioritas pemerintah. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha lokal agar dapat berpartisipasi dalam rantai pasok, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja di daerah.
Friderica menambahkan, sebagai wujud nyata perluasan akses pembiayaan produktif, selama periode Agustus hingga Oktober 2026 telah disalurkan kredit sebesar Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur.
Capaian tersebut mencerminkan kolaborasi sektor jasa keuangan dan TPAKD dalam membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat, memperkuat aktivitas usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Baca Juga : 25 Brigade Pangan di Gowa Terima Bantuan Alsintan dari Kementan RI
Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas peran OJK dalam mengoordinasikan percepatan akses keuangan di daerah melalui TPAKD.
Tito juga menegaskan komitmen Pemerintah untuk melanjutkan pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja dan inovasi pembangunan daerah.
“Insentif tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat motivasi daerah untuk meningkatkan capaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
