REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perkembangan positif dalam aktivitas perdagangan. Sejak resmi diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 30 Oktober 2026, jumlah pengguna jasa yang terdaftar mencapai 160 pihak.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa akumulasi volume transaksi di Bursa Karbon telah mencapai 1,98 juta ton ekuivalen karbon dioksida (tCO2e). Sementara itu, akumulasi nilai transaksi tercatat sebesar Rp94,20 miliar.
“Capaian ini menunjukkan perkembangan aktivitas perdagangan karbon di Indonesia sejak bursa karbon mulai beroperasi. Pertumbuhan jumlah pengguna jasa serta peningkatan volume dan nilai transaksi menjadi bagian dari perkembangan ekosistem perdagangan karbon nasional,” katanya, dalam keterangan resminya, kemarin.
Baca Juga : Emban Amanah di MUI Sulsel, Sufriadi Arif Tegaskan Komitmen Mengabdi untuk Umat
Keberadaan bursa karbon diharapkan dapat mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme perdagangan karbon yang transparan dan terorganisasi. Selain itu, pasar karbon juga menjadi salah satu instrumen untuk mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam mendukung target penurunan emisi nasional.
“Dengan tercatatnya 160 pengguna jasa serta akumulasi transaksi sebesar Rp94,20 miliar, menunjukkan perkembangan sebagai salah satu instrumen pendukung pembiayaan dan pencapaian agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon,” ujar Hasan.
Dalam upaya penguatan industri tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pelaporan Insidental melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon atau POJK 9 Tahun 2026.
Baca Juga : Kunjungi Museum Balla Lompoa, Kapolda Sulsel Tanam Pohon Hingga Jelajahi Jejak Sejarah Gowa
Penerbitan POJK 9 Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya OJK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan insidental, serta mendukung penguatan pengawasan berbasis teknologi terhadap kegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK, Sekar Putih Djarot mengungkapkan, POJK 9 Tahun 2026 mengatur penyampaian laporan insidental oleh pihak-pihak yang diwajibkan menyampaikan laporan kepada OJK melalui sistem pelaporan OJK.
“Pengaturan tersebut mencakup antara lain kewajiban penyampaian laporan, tata cara penyampaian laporan, koreksi laporan, serta mekanisme pelaporan dalam kondisi tertentu,” ungkapnya, dalam keterangannya, kemarin.
Baca Juga : Siswa SMA Islam Athirah Bone Menangkan National Essay Competition AAPG UI SC 2026
Melalui pengaturan tersebut, penyampaian informasi yang bersifat insidental kepada OJK dilakukan melalui suatu sistem pelaporan yang terintegrasi sehingga dapat mendukung tersedianya informasi yang diperlukan OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor Pasar Modal,
Ia menegaskan, POJK 9 Tahun 2026 mengatur beberapa substansi utama, meliputi. Pertama, kewajiban penyampaian Laporan Insidental. Laporan Insidental merupakan laporan yang wajib disampaikan kepada OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon dan/atau berdasarkan permintaan OJK. Pelapor wajib menyampaikan Laporan Insidental kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Kedua, penyampaian Laporan Insidental melalui Sistem Pelaporan OJK. POJK 9 Tahun 2026 mengatur bahwa penyampaian Laporan Insidental dilakukan melalui Sistem Pelaporan OJK. Penggunaan sistem tersebut menjadi sarana penyampaian laporan kepada OJK secara terstruktur dan terintegrasi.
Baca Juga : 25 Brigade Pangan di Gowa Terima Bantuan Alsintan dari Kementan RI
Ketiga, kewajiban penyampaian laporan secara lengkap, akurat, kini, dan tepat waktu. Pelapor wajib memastikan informasi yang disampaikan dalam Laporan Insidental memenuhi prinsip kelengkapan, keakuratan, kekinian, dan ketepatan waktu. Ketentuan tersebut menjadi bagian penting untuk mendukung kualitas informasi yang diterima OJK dalam pelaksanaan pengawasan.
Keempat, Koreksi Laporan Insidental. POJK 9 Tahun 2026 mengatur mekanisme koreksi terhadap Laporan Insidental yang telah disampaikan kepada OJK. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada OJK tetap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Kelima, pengaturan dalam kondisi Sistem Pelaporan OJK mengalami gangguan. Dalam hal terjadi gangguan pada Sistem Pelaporan OJK yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Insidental melalui sistem tersebut, terdapat mekanisme penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan OJK.
Baca Juga : 25 Brigade Pangan di Gowa Terima Bantuan Alsintan dari Kementan RI
Keenam, Penatausahaan Laporan Insidental. Pelapor wajib melakukan penatausahaan atas Laporan Insidental yang disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketujuh, Penguatan kepatuhan melalui pengenaan sanksi administratif. POJK 9 Tahun 2026 mengatur pengenaan sanksi administratif terhadap pihak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai pelaporan insidental sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Penerapan POJK 9 Tahun 2026 diharapkan dapat mendukung proses penyampaian informasi kepada OJK yang lebih efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon,” harap Sekar Putih Djarot.
Baca Juga : 25 Brigade Pangan di Gowa Terima Bantuan Alsintan dari Kementan RI
