0%
logo header
Selasa, 01 September 2026 08:08

Wabup Barru Evaluasi PAD dan PBB-P2, Dorong Percepatan Digitalisasi Transaksi

Mulyadi Ma'ruf
Editor : Mulyadi Ma'ruf
Ket: Wali Bupati Barru, Abustan A.Bintang
Ket: Wali Bupati Barru, Abustan A.Bintang

REPUBLIKNEWS.CO.ID, BARRU – Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang memimpin evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Triwulan II Tahun 2026 di Baruga Singkeru Adae, Rumah Jabatan Bupati Barru, Senin (31/8/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Barru yang sebelumnya dibuka Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari.

Dalam arahannya, Abustan menegaskan bahwa PAD memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan perlu meningkatkan inovasi, kreativitas, dan kolaborasi untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Baca Juga : Wakil Bupati Barru Hadiri Upacara Hari Kesadaran Nasional, PN Barru Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik

“PAD ini penting karena merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan kita. Karena itu, inovasi dan kreativitas harus terus kita tingkatkan,” ujar Abustan.

Ia meminta jajaran pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga membangun sistem pengelolaan pendapatan yang efektif, transparan, dan memudahkan masyarakat.

Salah satu fokus evaluasi adalah percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Abustan mendorong perluasan penggunaan transaksi elektronik, baik dalam kegiatan pemerintahan maupun pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Baca Juga : Wabup Barru Lepas Kontingen ALTI Ikuti Eksebisi Lari Trail Porprov Sulsel

Ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama perangkat daerah terkait meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta aparatur mengenai pemanfaatan kanal pembayaran digital, termasuk QRIS.

“Semua kegiatan dan event yang ada diharapkan menggunakan transaksi elektronik. Ini bagian dari upaya kita mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” jelasnya.

Menurutnya, peningkatan literasi keuangan juga penting agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan perbankan dan kanal pembayaran digital yang aman, mudah, dan efisien.

Baca Juga : Pemkab Barru dan DJPb Sulsel Hadirkan Layanan Perbendaharaan di MPP

Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi pajak daerah hingga Triwulan II 2026 mencapai 45,72 persen. Sementara itu, retribusi jasa umum berada pada kisaran 32 persen, retribusi jasa usaha sekitar 37 persen, dan retribusi perizinan tertentu mencapai sekitar 50 persen.

Abustan meminta seluruh perangkat daerah terus mendorong capaian tersebut melalui langkah strategis dan terukur.

Khusus PBB-P2, ia mengingatkan pentingnya pendekatan persuasif dan pelayanan yang baik untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Baca Juga : Pemkab Barru dan KKDB Teken MoU Pengembangan Potensi dan Investasi Daerah

“Manfaatkan momentum untuk meningkatkan PAD, tetapi lakukan dengan membahagiakan masyarakat. Pendekatannya harus persuasif dan memberikan pelayanan yang baik,” pesannya.

Ia juga mengajak seluruh peserta rapat menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk membayar PBB-P2 melalui kanal digital.

Pada sektor kesehatan, Abustan mendorong peningkatan pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, termasuk melalui optimalisasi pembayaran nontunai. Ia juga menilai penguatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) perlu dilakukan agar mampu menyediakan layanan pengujian sesuai kebutuhan dan potensi komoditas unggulan Barru.

Baca Juga : Pemkab Barru dan KKDB Teken MoU Pengembangan Potensi dan Investasi Daerah

Di sektor perhubungan, ia meminta perangkat daerah memetakan dan mengkaji potensi retribusi parkir, pelayanan kepelabuhanan, serta pemanfaatan aset daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor perhubungan terhadap PAD.

Sektor pariwisata juga menjadi perhatian. Abustan mendorong pengelolaan objek wisata secara profesional dengan memperhatikan kualitas pelayanan, kenyamanan, dan keberlanjutan.

Ia menyebut kemungkinan penerapan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada objek wisata yang dikelola pemerintah daerah dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus kontribusi terhadap PAD.

Baca Juga : Pemkab Barru dan KKDB Teken MoU Pengembangan Potensi dan Investasi Daerah

Lebih lanjut, Abustan menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia mengajak perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, dan pengelola retribusi memperkuat koordinasi serta sinergi.

Menurutnya, masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap upaya peningkatan pendapatan daerah. Karena itu, pemungutan pajak dan retribusi harus dilakukan secara humanis, komunikatif, dan memberikan kemudahan.

“Yang kita lakukan bukan hanya bagaimana meningkatkan PAD, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa nyaman,” ujarnya.

Baca Juga : Pemkab Barru dan KKDB Teken MoU Pengembangan Potensi dan Investasi Daerah

Menutup arahannya, Abustan meminta seluruh jajaran menjadikan evaluasi Triwulan II sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan pendapatan daerah hingga akhir tahun anggaran.

“Jangan lengah. Kita harus terus berusaha, berkoordinasi, dan bekerja bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya.

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646