REPUBLIKNEWS.CO.ID, BARRU – Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, mewakili Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri beserta jajaran dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kegiatan berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Pimpinan Lantai 5 Kantor Bupati Barru, Selasa (15/9/2026).
Sejumlah pejabat Pemkab Barru turut mengikuti rapat tersebut, di antaranya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, Kepala BKAD, Kepala Bapperida, Kepala Bapenda, Kepala DPMDPPKB, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Barru, serta Sekretaris Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
RDP tersebut membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembahasan meliputi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan aset BUMD, peran kepala daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), persoalan tata ruang, Lahan Sawah Dilindungi (LSD), hingga program prioritas pembangunan desa.
Baca Juga : Wakil Bupati Barru Hadiri Upacara Hari Kesadaran Nasional, PN Barru Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik
Bagi Pemkab Barru, forum tersebut menjadi kesempatan untuk mencermati arah kebijakan pemerintah pusat sekaligus mengidentifikasi persoalan yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah.
Pimpinan Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dalam rapat tersebut menekankan pentingnya integrasi penanganan persoalan pertanahan dan tata ruang. Menurutnya, pelaksanaan program strategis nasional membutuhkan keselarasan kebijakan serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Program-program strategis nasional baru bisa kita laksanakan jika urusan tata ruang dan pertanahan itu bisa menjadi satu napas, tidak dipisahkan antara pusat dan daerah,” tegas Rifqinizamy.
Baca Juga : Wabup Barru Lepas Kontingen ALTI Ikuti Eksebisi Lari Trail Porprov Sulsel
Menanggapi pembahasan tersebut, Abustan memberikan perhatian pada peningkatan pelayanan pertanahan di Kabupaten Barru. Ia meminta jajaran terkait mencermati kejelasan standar operasional prosedur (SOP), kepastian proses pelayanan, serta sejumlah persoalan pertanahan, termasuk Hak Guna Usaha (HGU).
Menurut Abustan, kejelasan prosedur dan kepastian pelayanan penting agar masyarakat memperoleh layanan yang transparan. Hal itu juga diperlukan untuk memudahkan pemerintah daerah berkoordinasi ketika persoalan pertanahan berkaitan dengan agenda pembangunan.
“Pelayanan pertanahan perlu terus ditingkatkan, termasuk kejelasan SOP dan kepastian prosesnya. Ini penting agar masyarakat memperoleh pelayanan yang baik dan pemerintah daerah memiliki ruang koordinasi yang jelas dalam mendukung pembangunan,” ujarnya.
Baca Juga : Pemkab Barru dan DJPb Sulsel Hadirkan Layanan Perbendaharaan di MPP
Selain pelayanan pertanahan, Abustan juga menyoroti pembangunan dan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir. Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan tata ruang dan pertanahan, sekaligus memperhatikan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat.
Ia meminta jajaran Pemkab Barru menjadikan hasil pembahasan RDP sebagai bahan untuk memperkuat koordinasi dan menyusun langkah tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
“Yang kita perlukan adalah koordinasi yang kuat dan pemahaman yang sama. Setiap persoalan di lapangan harus dapat diidentifikasi dengan baik, sehingga ketika membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat, kita memiliki data dan dasar yang jelas,” tambahnya.
Baca Juga : Pemkab Barru dan KKDB Teken MoU Pengembangan Potensi dan Investasi Daerah
Keikutsertaan Pemkab Barru dalam rapat tersebut diharapkan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam penanganan persoalan pertanahan dan tata ruang yang berkaitan dengan kepastian hukum, pelayanan publik, investasi, pengelolaan aset, serta arah pembangunan daerah.
